Kamis, 24 Juli 2014
Home Berita Utama BBM Naik, Sarah Buka Kartu Truft Pemerintah di "Rekening Enam Ratus"

Daerah

 
BBM Naik, Sarah Buka Kartu Truft Pemerintah di "Rekening Enam Ratus" PDF Cetak E-mail
Oleh Zainuddin   
Jumat, 30 Maret 2012 13:32

Jakarta, Tambangnews.com.- Gelagat Pemerintah ingin memuluskan RAPBN-P 2012 dengan asumsi menaikkan harga BBM dan pemberian bantuan langsung  kepada rakyat lambat laun mulai tercium bau busuk. Diduga Pemerintah menyimpan dana di rekening "Enam Ratu" yang dikuasai oleh Kementrian Keuangan RI atas hasil pertambanagn dan penjualan minyak oleh Pemerintah kepada Pertamina.

Kebutuhan minyak merupakan publik goods (barang yang dibutuhkan banyak orang,Red) bukan coorporate goods (barang perusahaan,Red) hal ini diamanatkan dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data yang dipakai Pemerintah selam ini sangat kontroversi dengan alasan subsidi dilakukan karena terjadinya penyelundupan minyak,hal ini menggambarkan adanya ketidak harmonisan diantara Pemerintah sehingga harus dipertanyakan kebijakan tentang fiskal yang dituangkan dalam RAPBN-P demikian dikatakan oleh anggota DPD RI dapil NTT Sarah Lery Mboeik beberapa hari lalu kepada Tambangnews.com di Komplek Parlemen seusai rapat dengar pendapat dengan Wamen Keuangan RI.

Menurutnya, ketidakharmonisan di tingkat pemerintahan dapat dilihat dari saling tuding antar lembaga dan menyalahi Kementrian ESDM karena gagal mengkonversi minyak ke gas. Menurut Sarah hal tersebut menggambarkan tidak ada kesepahaman Pemerintah soal kenaikan BBM dengan konversi yang tidak jelas sehingga menurutnya Negara tidak siap untuk membuat kebijakan-kebijakan menaikkan harga BBM. "Tadi yang saya tanyakan tentang rekening enam ratus yang menyimpan dana untuk sektor pertambangan dan struktur cost industry hulu."Nilai cost industry hulu tidak pernah dibuka di publik.  Makanya tadi saya tanyakan ke Wamen Keuangan, rekening enam ratus itu bisa dibuka nggak  kami ingin mendapatkan datanya," kata dia.

Rekening enam ratus menyimpan uang dari hasi pertambangan yang dipegang oleh Kementerian keuangan dan harus dibuka ke publik.Tindakan Kementerian Keuangan yang tidak mau membuka ke publik mengindikasikan Pemerintah mendiami dana tersebut yang jumlahnya juga tidak dapat diungkapkan oleh Wamen Keuangan.Gelagat pemerintah yang tidak mau terbuka ke publik sangat merugika rakyat,untuk itu tidak cukup alasan bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM, kritik Sarah yang menyangsikan niat baik pemerintah untuk mengurangi beban hidup rakyat Indonesia.

Pemerintah menjual minyak ke Pertamina sebesar 63 Milyar liter dengan harga Rp.4500/liter dengan nilai Rp.248 M. Jadi  410 T artinya Pertamina kekurangan uang makanya Pemerintah itu harus membayar subsidi karena ada kekurangan uang untuk subsidi dari hasil penjualan pertamina dan pengurangan pertamina untuk penjualan BBM.Jadi Kebutuhan Pemerintah sebesar Rp.410,091T dikurang Rp.283 T, artinya subsidi itu ada Rp.216,591 T, tetapi perlu diingat bahwa Pemerintyah itu memperoleh dari hasil penjualan itu dari Pertamina yang tidak pernah kita tahu sebesar Rp.274,56 T.Ini yang harus dijelaskan beber Sarah.

Ia juga mengilustrasikan dengan hitungan-hitungan,yang menurutnya pemerintah surplus. "Jika kita lihat pengalokasian anggaran kedaerah untuk dana infrastruktur porsentase menurun sementara angkanya naik dari 50 ke 51%. Bagaiman daerah-daerah miskin dapat bersaing dengan daearh-daerah yang sudah maju jika struktur anggaranya seperti itu. Minimal Dana Alokasi Umum 26% dari pendapatan itu sesuai UU N0.33/2004 ungkapnya mengutip amanat konstitusi yang dilanggar oleh Pemerintah. (Zainuddin)

 

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar