Senin, 24 November 2014
Home Berita Utama Pencabutan Subsidi dan Kenaikan Harga BBM Tidak Sekarang
Pencabutan Subsidi dan Kenaikan Harga BBM Tidak Sekarang PDF Cetak E-mail
Oleh Rialdo Rezeki   
Jumat, 30 Maret 2012 13:41

Jakarta, Tambangnews.com.- Subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk BBM tidak sesuai dengan asumsi awal angka subsidi yang tercantum pada APBN 2012, karena harga dari Indonesian Crude Price (ICP) juga tidak sesuai dengan asumsi awal. Ketidaksamaan asumsi dengan kondisi riil mendorong pemerintah untuk melakukan suatu langkah penyelamatan APBN, yang mana dalam hal ini dilakukan dengan mencabut subsidi BBM. Semua hal ini dimaksudkan sebagai sebuah usaha untuk mencegah terjadinya suatu kondisi dimana APBN jebol..

Idealnya, sedapat mungkin pencabutan subsidi dan kenaikan harga BBM tidak dilakukan saat ini atau sekarang. Asumsinya, krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa masih belum pulih sehingga potensial berdampak pada perekenomian nasional. Meski porsi terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) di sokong dari permintaan domestik. Namun, perlu dicermati bahwa dunia usaha di Indonesia masih belum stabil (labil) dan belum sepenuhnya memiliki kapasitas yang optimal

“Dapat dipastikan, kenaikan BBM akan membawa efek domino baik ekonomi maupun psikologi sosial masyarakat. Beban sosial ekonomi masyarakat akibat kenaikan BBM akan semakin besar. Tidak hanya transportasi yang naik, namun harga kebutuhan pokokpun akan naik. Di sisi lain, daya beli masyarakat semakin melemah. Angka kemiskinan semakin bertambah sehingga akan menimbulkan potensi kerawanan  sosial  yang berujung pada meningkatnya kriminalitas. Ekses seperti ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama pemerintah saat merumuskan kebijakan pencabutan subsidi BBM,” demikian disampaikan KH. M. Syibli Sahabuddin, Wakil Ketua Komite III DPD RI dalam diskusi DPD, Jum'at (30/3) pagi ini di Jakarta.

Syibli Sahabuddin menambahkan, strategi pemerintah memberikan kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang bersifat karikatif menimbulkan problematika. Pertama, BLSM menciptakan tradisi ketergantungan pada belas kasihan (charity) pemerintah sehingga menumbuhkan iklim kemandirian. Kedua, persoalan klasik BLSM adalah pada akurasi jumlah masyarakat miskindan kepastianBLSM sampai pada pihak yang berhak. Di dalam implementasinya, BLSM seringkali menimbulkan konflik horizontal akibat penyimpangan di dalam penyalurannya. Ketiga, BLSM tidak memberikan solusi komprehensif karena selain menciptakan masyarakat konsumtif sekaligus mendistorsi kewirahusahaan yang dimiliki masyarakat.

“Apabila pencabutan subsidi dan kenaikan BBM tidak dapat dihindari, maka pemerintah perlu membuat skema kompensasi yang strategis. Ada tiga skema yang dapat dilakukan oleh pemerintah,” kata Syibli Sahabuddin, anggota DPD dari Sulawesi Barat ini.

Menurutnya, skema pertama, menghapus model BLSM dan menggantinya dengan kredit lunak (soft loan) terjangkau dengan pendampingan manajerial optimal bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kedua, membangun infrastruktur hingga ke daerah terpencil untuk merangsang tumbuhnya iklim investasi yang sehat serta akses transportasi barang dan jasa yang lancar. Ketiga, diperlukan penguatan pada sektor pertanian sebagai bidang yang mendominasi struktur ketenagakerjaan.

“Selain hal di atas, pemrintah harus melakukan upaya pro aktif untuk menciptakan iklim kondusif bagi perluasan lapangan pekerjaan dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Hal lain yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat sistem jaringan pengawasan yang terkordinir lintas instansi dengan melibatkan peranserta masyarakat agar berbagi kebijakan yang bersifat mengkompensasi kenaikan harga BBM dapat mencapai sasaran secara berdayaguna dan berhasilguna,” tegas Syibil Sahabuddin. (Rialdo Rezeki)

 

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI 21 November 2014, 08.55 Administrator Utama
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah 21 November 2014, 08.19 Administrator Daerah
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 21 November 2014, 07.07 Administrator Nasional
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi 21 November 2014, 07.00 Administrator Utama
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat 21 November 2014, 06.57 Administrator Utama
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir 21 November 2014, 06.54 Administrator Daerah
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir