Jumat, 24 Oktober 2014
Home Berita Utama Erman Rajagukguk Tuding DPR RI Selingkuh Dengan Swasta Merebut Saham Newmont
Erman Rajagukguk Tuding DPR RI Selingkuh Dengan Swasta Merebut Saham Newmont PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 16 April 2012 23:02

Jakarta, Tambangnews.com.- Saksi ahli dari Kementerian Keuangan Prof Erman Rajagukguk, SH,.LLM.Ph.D  menuding DPR RI mementingkan perusahaan swasta untuk merebut Divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT).

Pernyataan ini diungkapkan Erman dalam Sidang perkara nomor 2/SKLN-X/2012 tentang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait divestasi 7% saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) tahun 2010, di Mahkamah Konstitusi, Senin (16/4) sore.

"Saya bertanya didalam hati, maafkan saya lagi, apakah DPR RI lebih mementingkan perusahaan swasta, yang mungkin mempunyai perjanjian dengan Pemda NTB untuk membeli 31% saham PTNNT ? Mudah-mudahan perkiraan saya itu salah," ujar Erman dihadapan majelis Hakim MK.

Dijelaskannya didalam kenyataan pada waktu Pemda NTB tidak mempunyai dana untuk membeli saham 24% PTNNT, Pemda membentuk perusahaan join venture dengan swasta. Dalam joint venture ini Pemda di NTB hanya mendapat 25% dan swasta (Multicapital, red) mendapat 75% dari total 24% saham divestasi PTNNT.

"Mitra Pemda ini justru meminjam uang dari bank swasta asing dan seluruhn saham 24% diagunkan ke Bank tersebut, dimana pinjaman tersebut dibayar dari dividen." ungkap Erman.

Dari sudut bisnis seharusnya Pemda di NTB bisa mendapatkan kredit dari bank dengan agunan seluruh saham 24% tersebut tanpa harus memberikan sebagian besar sahamnya ke multicapital. Oleh karena itu Erman meminta BPK untuk mengaudit proses pembelian 24% saham divestasi PTNNT sebelumnya.

Menurut Dosen Hukum di Universitas Indonesia (UI) ini, dirinya merasa heran mengapa BPK justru melakukan audit terhadap divestasi 7% saham PTNNT yang belum dilakukan transaksi.

"Maafkan saya, seharusnya BPK RI melakukan audit pula terhadap transaksi ini ( 24 persen, red), untuk mengetahui apakah transaksi demikian itu merugikan negara atau tidak, bukan hanya melakukan audit terhadap Pemerintah Pusat  yang belum mengeluarkan dana apapun juga." ungkap Erman.

Berdasarkan pandangannya, Erman berkesimpulan bahwa Pemerintah Pusat tidak memerlukan persetujuan DPR RI untuk membeli saham PTNNT dalam rangka divestasi perusahaan tersebut.

Dalam sidang kali ini, Pemerintah, DPR dan BPK mengajukan 7 orang saksi, dan persidangan selanjutnya diagendakan pada Selasa (24/4) mendatang. (tn01)

 

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat 21 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM 16 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM 16 Oktober 2014, 06.22 Administrator Utama
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM