KPK-D Desak Kesepakatan Konsorsium Divestasi Newmont Dibatalkan

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Jumat, 17 Juli 2009 09:01

Jakarta, Sumbawanews.com.- Pola pembagian saham dalam divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) yang disepakati oleh tiga pemerintah daerah yakni Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) diduga beraroma kolusi dan Illegal. Demikian pernyataan ketua Komite Penyelamat Kekayaan Daerah (KPK-D) KSB Syahril Amin di Jakarta Jum’at (17/7) siang.

Sebelumnya tiga kepala daerah di NTB sepakat membentuk sebuah konsorsium dalam sebuah wadah bernama PT. Daerah Maju Bersaing (PTDMB) yang menyepakati pembagian 10% saham yang didivestasikan PTNNT dengan pola 4% untuk Pemprov NTB dan KSB dan 2% untuk Kabupaten Sumbawa.

“Skema 4-4-2 terlihat jelas bahwa KSB sebagai daerah penghasil mendapat porsi yang sama dengan Pemprov , dan ini yang kami tolak.” Tegas Syahril.

Dijelaskannya dalam proses tersebut, kepentingan pribadi Bupati KSB KH. Zulkifli Muhadli sangat jelas terlihat. “ Proses yang sudah berjalan illegal pada tatanan pengelolaan system kerjasama daerah yang mengabaikan instrument UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap kerjasama daerah harus dan wajib mendapat pengesahan DPRD.” Jelas Syahril sambil mempertanyakan untuk apa beauty contest yang dilakukan di DPRD KSB yang hanya menghadirkan 1 perusahaan yang berminat menjadi mitra PTDMB.

Tanpa melibatkan DPRD KSB sebagai repsentasi rakyat dan masyarakat KSB, menjadi bukti kuat dugaan adanya kolusi antara Gubernur NTB dan Bupati KSB dalam memilih PT. Multicapital sebagai wahana investasi PT.Bumi Resources yang merupakan Grup Bakrie.

“Kita sama-sama tahu bahwa Bakrie sedang diterpa kasus Lumpur Lapindo dan sederet kasus lainnya yang tidak pernah menguntungkan daerah dalam proses divestasi di seluruh Indonesia.” Ungkap Syahril.

Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan PT. Multicapital pun kita tidak pernah tahu, dan tiba-tiba dengan semangatnya ketiga pemimpin daerah terutama Gubernur NTB dan Bupati KSB mengatakan sudah membagi skema 4-4-2, apa urusannya pemprov dapat 4% dari 10% saham yang dibeli PTDMB, tanya Syahril.

“Ini adalah kepentingan pribadi antara Gubernur NTB dan Bupati KSB.” Ungkap anggota DPRD KSB terpilih dalam pemilu beberapa waktu lalu.

Menurutnya, Kesepakatan tersebut merupakan budaya tertutup yang tetap dipertahankan oleh Bupati KSB dan kini juga dilakukan oleh Gubernur NTB.

“Gubernur NTB telah melakukan kebohongan publik dan tidak sesuai dengan janji-janji saat kampanye dulu.” Papar Syahril sambil menginformasikan dalam debat di TV One beberapa waktu lalu, Gubernur NTB berjanji akan membuka persoalan ini kepada masyarakat luas.

“Kami tetap menolak skema 4-4-2, dan sekaligus menolak PT Multicapital sebagai mitra konsorsium Pemda, serta DPRD KSB harus bersikap secara politik menghentikan proses ini dengan memanggil Bupati KSB karena diduga terjadi kolusi dalam proses ini.” Pungkas Syahril. (sn01)