Kamis, 23 Oktober 2014
Home Berita Utama UU Migas Bertentangan dengan UUD 45 Khusunya Pasal 33
UU Migas Bertentangan dengan UUD 45 Khusunya Pasal 33 PDF Cetak E-mail
Oleh Rialdo Rezeky   
Selasa, 17 April 2012 21:15

JAKARTA, Tambangnews.com. - Mahkamah Konstitusi  (MK) kembali menggelar sidang permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (UU Migas). Pemohonan ini diajukan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama dengan beberapa ormas keagamaan diantaranya Lajnah Siyahsiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam, Pimpinan Pusat Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat Tanfidziyah Syarikat Islam, Pimpinan Pusat Persaudaraan Muslimin Indonesia, Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Pimpinan Besar Pemuda Muslimin Indonesia, Al Jami’yatul Washiliyah dan Solidaritas juru parkir, pedagang kaki lima pengusaha dan karyawan (SOJUPEK). Dalam gugatan ini juga diwakili para individu seperti Hasyim Muzadi, Komaruddin Hidayat, dan Fahmi Idris serta lainnya.

Sidang pemeriksaan perkara ini dipimpin oleh tiga Hakim Konstitusi. Ketiga Hakim tersebut adalah Achmad Sodiki selaku Ketua, Hardjono- dan Hamdan Zoelva. Para Hakim Konstitusi lantas memberikan kesempatam kepada para Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan.

Dalam permohonan ini, Pemohon mengajukan sepuluh pasal dalam UU Migas untuk diujimaterikan ke MK. Kesepuluh pasal  tersebut yaitu Pasal 1 angka 19 dan 23, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (3), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 44. Para pemohon menyatakan kesepuluh pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D serta Pasal 33 ayat (2) dan (3).

"Sebab UU Migas telah mendegradasikan kedaulatan negara, kedaulatan ekonomi, dan telah mempermainkan kedaulatan hukum sehingga menjadikan suatu UU yang dzalim terhadap bangsa Indonesia sendiri," kata  Kuasa Hukum Pemohon, Syaiful Bakhri, membacakan permohonan dalam sidang pemeriksaan perkara di Gedung MK, Jakarta, Selasa (17/4).

Syaiful menilai , dalam pembentukan UU Migas terdapat desakan internasional untuk melakukan reformasi dalam sektor energi, khususnya Migas. "Reformasi energi bukan hanya berfokus pada upaya pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), tetapi dimaksudkan untuk memberikan peluang besar kepada korporasi internasional untuk merambah bisnis migas di Indonesia," terangnya.

"Kami melihat,  mekanisme kontrak kerja sama yang diatur dalam Pasal 1 ayat (19) itu  sangat merendahkan martabat bangsa Indonesia. Karena dalam kontrak kerja sama ini, yang berkontrak adalah BP Migas atas nama negara berkontrak dengan korporasi atau korporasi swasta sehingga apabila terjadi sengketa, selalu menunjuk arbitrase Internaional," tandas  Syaiful.

Syaiful menambahkan, dari  dampak hasil pemeriksaan dan pengadilan yang dilakukan arbitrase Internasional berakibat pada seluruh rakyat. "Sehingga apabila negara kalah dalam sengketa terkait, berarti juga merupakan kekalahan seluruh rakyat Indonesia. Di situlah inti merendahkan martabat bangsa Indonesia," jelas Syaiful. 

Pimpinan Pusat Muhamdiyah Din Syamsudin mengatakan, kenaikan harga BBM hanyalah ekses dari uu bukan soal  eksistensi BP migas tapi idealnya negara/pemerintah jangan terlibat langsung dalam kontrak kerja dengan perusahaan asing, sebab itu bisa berdampak buruk. Jika ada apa-apa mereka bisa mengugat dan akhirnya kedaultan negara runtuh, kata pimpinan Muhamdiyah ini.

Din mengungkapkan, intinya kami berkeyakinan UU Migas bertentangan dengan UUD 45 khusunya pasal 33. “Sambung Din  UU ini bukan mengenai eksistensi BP Migas saja, itu hanya  bagian-bagian kecil, lebih secara keseluruhan karena UU meruntuhkan kedaulatan negara ini jadi perlu di ganti dengan UU yang lebih berpihak kepada rakyat,” ungkapnya.

Din Syamsuddin menginginkan keseluruhan UU ini di ganti atau di batalkan karena  bertentangan dengan konstitusi dan oleh karenanya perlu ada UU baru yang kita serakan kepada pemerintah dan DPR, walaupun organisasi-organisasi madani juga menyiapakan UU yang lebih berpihak kepada rakyat. (Rialdo Rezeky)

 

 

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar

 
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat 21 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fahri: Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM 16 Oktober 2014, 06.28 Administrator Utama
Fadli Zon: Belum Mendesak Menaikkan Harga BBM
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM 16 Oktober 2014, 06.22 Administrator Utama
DR RI: Kalteng Selalu Kesulitan BBM