GP KSB Pertanyakan Skema Divestasi Newmont

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Rabu, 22 Juli 2009 06:30

Taliwang, Tambangnews.com.- Polemik tentang komposisi saham antar 3 Pemerintahan di NTB dan ditunjuknya PT Multicapital sebagai nominator Divestasi Saham PT. Newmont Nusatenggara (PTNNT) terus mendapat sorotan dari publik.

“Gerakan Pribumi (GP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menolak dengan tegas usaha Bupati KSB membuat pola pembelian saham dengan dugaan menggadaikan hak-hak pribumi demi kepentingan pribadi semata.” Jelas ketua Taufiqurrahman Aron kepada Redaksi.

Dijelaskannya persoalan ini harus mendapat penjelasan kepada rakyat dan masyarakat KSB melalui DPRD KSB.

Diakuinya selama ini GP KSB mencermati proses divestasi saham PTNNT yang telah berjalan dengan kesepakatan-kesepatan yang sampai saat ini tidak diketahui secara nyata dan tertulis oleh rakyat dan masyarakat KSB sebagai pemilik sah tanah tambang PTNNT.

“Rupanya telah terjadi penghianatan terhadap tanah leluhur oleh Bupati KSB dalam membuat pola / skema pembelian oleh BUpati KSB dalam pembelian 4% saham untuk Pemprov NTB dan Pemda KSB dan 2% saham untuk Pemda Kabupaten Sumbawa, atau dikenal dengan skema 4-4-2.” Tegas Taufiq.

GP KSB tidak rela dan menolak skema tersebut, karena bagi kami daerah penghasil mutlak dan harus mendapatkan porsi yang lebih banyak dalam pembagian skema karena letak tambangnya ada di KSB.

“Alasan yang dikemukakan oleh Bupati KSB KH Zulkifli Muhadli bahwa kita mengejar yang ini untuk mendapatkan porsi saham sisa 21% selanjutnya adalah sesuatu yang tidak semudah membalik telapak tangan. Jika saja opsi ini menjadi pilihan, maka sama saja kita membiarkan daerah atau sumber daya alam kita dipergunakan untuk kesejahteraan orang lain dibandingkan rakyat kita sendiri di KSB yang sampai saat ini belum sepenuhnya menikmati secara langsung usaha Pertambangan raksasa tersebut dalam konteks peningkatan kesejahteraan secara luas.” Ujar cucu pahlawan Undru Taliwang ini.

Ditegaskannya, GP KSB mendesak Gubernur NTB untuk tidak meneruskan pola/skema 4-4-2 yang notabenenya merugikan KSB dan seharusnya apa yang menjadi statemen sewaktu menjadi calon Gubernur NTB akan membuka semua persoalan divestasi kepada rakyat dan masyarakat.

Diakui oleh Taufiq posisi Bupati KSB jauh lebih dominan dibandingkan dengan posisi legislative yang pada aturannya seharusnya posisi legislative dan eksekutif sejajar.

“Seharusnya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Eksekutif mendapat persetujuan dari Legislatif dan Bupati KSB mengabaikan hal ini. “ ujarnya.

Dijelaskannya, jangankan rakyat atau masyarakat kecil akan paham skema pembelian saham, DPRD KSB saja tidak paham atas pola yang telah disepakati dengan Pemprov NTB. Ini dikarenakan pola management tertutup dibuat secara sistematis oleh Bupati KSB dalam menyetujui perjanjian – perjanjian dengan pihak yang digandeng dalam pembelian saham (PT Multicapital, red).

“Ini yang kami namakan dugaan konspirasi atau kesepakatan terselubung dibungkus kepentingan pemerintah, dan mana yang diperjuangan untuk kepentingan rakyat?” Tanya Taufiq.

Sebelumnya Bupati KSB menyatakan konsep pembagian saham 4-4-2 di PTDMB adalah upaya menyatukan ketiga daerah untuk memperkuat bargaining dalam mengejar kepemilikan 21 persen saham yang dilepas PTNNT. Ia khawatir jika porsi saham itu disoal akan menyebabkan ketiga daerah pecah yang berpengaruh pada gagalnya perjuangan mendapatkan 21 persen saham dimaksud.

“Tidak apa-apa kita mengalah sedikit untuk mengejar porsi yang lebih besar. Toh tambang itu berada disini (KSB) dan kita yang merasakan multy player effect lebih besar,” jelas Bupati KSB dengan sangat percaya diri. (Tn01)