Sabtu, 20 September 2014
Home Berita Utama Raker Kementerian ESDM atas RAPBN 2013, Fahri Hamzah Kritik Kebijakan SBY

Daerah

 
Raker Kementerian ESDM atas RAPBN 2013, Fahri Hamzah Kritik Kebijakan SBY PDF Cetak E-mail
Oleh Zainuddin   
Selasa, 12 Juni 2012 07:24

Jakarta, Tambangnews.com.- Rapat kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI menjadi ajang mengoreksi kebijakan pengamanan BBM bersubsidi. Agenda sidang membahas dan menetapkan asumsi dasar Indonesia Crude Price (ICP), lifting minyak bumi, LPG bersubsidi, subsidi Bahan Bakar Nabati (BBN), Alpha dan volume serta besaran subsidi BBM dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2013.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Fahri Hamzah mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Jero wacik agar pemerintah jangan terlalu banyak melibatkan DPR dalam membahas masalah tehnis karena hal demikian merupakan domaind pemerintah. Indonesia menurutnya menganut sistem politik 'Tris Politica' dimana pemerintah berwenang melakukan eksekusi atas sebuah kebijakan.

Dirinya memandang dari dua sisi perbedaan dimana tuntutan Dewan yang berbeda dengan tuntutan pemerintah. Dengan demikian katanya dewan melakukan fungsi pengawasan.

Dibidang energi kata Fahri, Dewan telah melakukan fungsi pengawasannya dimana penetapan angka subsidi tidak sesuai dengan realisasi di lapangan. Keadaan ini menurutnya menempatkan pemerintah lebih banyak pada aspek negosiasi dengan dewan. Ia ahirnya mengingatkan Menteri ESDM, Jero Wacik bahwa rakyat hanya ingin tahu aspek legalisasi dari sebuah pembahasan APBN. Disatu sisi pemerintah dianggap gagal menyiapkan infrastruktur pengganti BBM sehingga ada baiknya pemerintah memikirkan energi alternatif seperti energi nuklir paparnya.

Sikap pemerintah yang selalu bernegosiasi, Fahri menganggap sikap demikian seolah-olah membagi beban dengan dewan dengan harapan rakyat dapat menerima keyakinan pemerintah. "Mengharap masyarakat untuk menerima itu tidak bisa," kata dia dimana rakyat sudah berada pada posisi yang dikorbankan atas sebuah kebijakan Presiden.

Bahkan dirinya menggugat dalam rapat dengan mengingatkan Presiden SBY. "Saya ingin mengkriktik Presiden SBY. Bukan tugas Presiden untuk menghimbau, tak perlu. Presiden hanya mengeksekusi kebijakan," kata dia di ruang Komisi VII DPR RI, Komplek Parlemen Senayan.

Meyakinkan pemerintah untuk berpihak kepada kepentingan rakyat tentu bukan pekerjaan mudah. Fahri yang juga sebagai tokoh penggerak reformasi ini akhirnya memberi gambaran sikap pemerintahan Presiden Soeharto saat berkuasa.

Menurutnya, Soeharto mengambil kebijakan menaikkan harga BBM ditengah malam sehingga tidak menjadikan masyarakat sebagai korban atas kebijakan kenaikan harga BBM. Pemerintahan SBY kata Fahri Hamzah lebih banyak bernegosiasi yang berakibat pada keberpihakan pada kaum kapitalis. Namun ekonomi Indonesia kata dia tidak menganut sistem kapitalis.

Diakhir statemennya Fahri mengajak Pemerintah untuk bersaksi menyangkut angka produksi minyak Indonesai pada tahum 2013 yang dijaminnya akan turun. Ia mengingatkan Menteri ESDM, Jero Wacik agar tdak melakukan determinasi karena dibalik angka-angka yang coba dibahas ditingkat dewan terdapat mindset yang angka-angkanya dapat dimainkan.

"Jangan berdebat untuk melawan kehidupan kita. Saya ingin ESDM lakukan determinasi karena dibalik angka-angka itu ada ada mindsetnya dimana volume berkurang namun realisasinya bertambah," katanya mengingatkan.

Rapat yang berlangsung pada Senin, 11 Juni dipimpin oleh Sutan Bhatughana berlangsung dari pukul 14.00 hingga pukul 21.30 WIB melalui perpanjangan waktu berkali-kali. Menteri ESDM ahirnya harus menerima kenyataan bahwa dirinya belum siap untuk melakukan pembahasan menyangkut Asumsi dasar RAPBN 2013 subsektor migas.

Jero wacik ahirnya meminta kepada DPR untuk melakukan kerjasama dan bersikap transparan dalam rapat. Kenyataan yang terjadi, semua anggota Komisi VII akhirnya menyampaikan pandangan pendalaman atas masalah sehingga penetapan asumsi dasar RAPBN terganjal pada pembahasan yang bukan substansi persoalan. Hal ini telah diingatkan lebih awal oleh Fahri Hamzah agar Pemerintah jangan terlalu banyak melibatkan DPR dalam membahas masalah tehnis dimana hal tersebut merupakan domind Pemerintah.

Menanggapi hasil sidang, Fahri hamzah yang dikonfirmasi oleh Tambangnews.com seusai rapat, pendekatan yang dilakukan lebih banyak masalah ring sehingga mengabaikan pokok permasalahan seperti yang telah diingatkannya. Ketidaksiapan pemerintah  (Menteri ESDM, red) juga terlihat dari ketidakmampuan menyiapkan data lifting minyak secara nasional perlokasi ladang, padahal Jero wacik menantang Dewan untuk transparan.

Data demikian dibutuhkan sebagai landasan untuk dapat menentukan besaran lifting yang akan ditetapkan. Ahirnya, ibarat kata "Komisi VII menghitung lifting tanpa mengetahui sumber minyak".

Anggota Komisi VII, Tommy Adrian Firman yang dimintai tanggapannya seusai rapat juga mengaku tidak tahu tentang data tersebut. Namun dirinya melihat pada posisi pemerintah yang merahasiakan informasi.( Zainuddin)

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Artikel Terkait

Komentar