Diduga, Penunjukkan PT. Multicapital Inkonstitusional

Rabu, 23 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Usep Syarif Hidayat

Selasa, 04 Agustus 2009 16:31

Mataram, Tambangnews.com.- Komite Penyelamat Kekayaan Daerah (KPK-D), mencermati pembagian saham 10 persen PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) terkait pendirian PT. Daerah Maju Bersama (DMB) dan penunjukkan PT. Multicapital Bakrie sebagai langkah inkonstitusional.

Menurut Koordinator KPK-D M. Sahril Amin yang juga salah seorang dewan terpilih periode 2009 – 2014 dari Partai Persatuan Daerah (PPD), pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam hal ini PT. DMB, belum memperoleh persetujuan tiga DPRD setempat, yaitu DPRD NTB, DPRD Kabupaten Sumbawa (KS) dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa tiga pimpinan daerah ini tidak taat azas dan aturan main (rule of game) dalam konteks melaksanakan pemerintahan yang baik (good governance),” tegas Sahril amin yang juga Ketua Pimpinan Daerah (PD) Serikat Pekerja Maritim Indonesia (SPMI)-KSPSI NTB.

Secara nyata dan vulgar, kata Sahril, Gubernur NTB, Bupati KS dan Bupati KSB telah melanggar UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan proses akuisisi tersebut menjadi illegal dan inkonstitusional.

Selain itu, M. Sahril Amin Dea Naga juga mengkritik keberadaan direksi yang duduk sebagai pengelola manajemen PT. DMB yang tidak lain seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Apa ada aturan yang membolehkan PNS mengelola sebuah perusahaan?” katanya dengan nada tanya.

Sehingga menurut Sahril, persoalan tersebut harus diklarifikasi oleh manajemen PT. DMB, sebab PNS sudah jelas-jelas sesuai aturan tidak dibenarkan duduk menjadi direksi atau pengurus perusahaan.

Persoalan skema 40-40-20 (Pemprov NTB 40%, KSB 40% dan KS 20%) dinilai Koordinator KPK-D sangat tidak adil, dimana KSB sebagai daerah penghasil mendapat forsi sama dengan Pemprov NTB. Padahal jika mengacu pada pembagian royalty saja daerah penghasil memperoleh lebih besar dari daerah lainnya di NTB.

“Sudah tidak menjadi rahasiah umum bahwa pola ketertutupan seperti yang dilakukan itu harus diakhiri dalam era reformasi. Pemimpin bukan malah menjadi panutan, melainkan memberi contoh-contoh yang tidak benar kepada rakyatnya. Stop pola pembodohan ala Orde Baru di zaman ini,” tegas Sahril.

Penunjukkan PT. Multicapital, lanjut Ketua PD SPMI-KSPSI NTB, tidak transparan, karena ada enam perusahaan yang ikut beauty countest penawaran tidak pernah diumumkan ke public. Alasan penunjukkan PT. Multicapital aneh bin ajaib, karena ada perusahaan lain yang memberi penawaran golden share ke Pemda hingga 27 persen berikut pembangunan smelter, commitment deviden minimal 4,5 juta USD, community development (CD) dan CSR 5,25 juta USD per tahun.
“Sedangkan PT. Multicapital Bakrie hanya memberi penawaran golden share 25 persen. Anehnya, penawarannya lebih rendah malah dimenangkan dan ditunjuk mengakuisisi saham PT. NNT 10 persen atau sekitar Rp4,1 triliun,” tegas Sahril.

M. Sahril Amin Dea Naga yang pernah dilaporkan pencemaran nama baik saat melakukan kampanye lalu namun diputus bebas murni mengungkapkan, rakyat harus jeli dan hati-hati, terhadap tindakan pemerintah dalam persoalan pembelian saham PT. NNT. Karena di NTB ini terlalu banyak persoalan korupsi yang hingga kini hanya baru berapa persen dapat diungkap. “Sebagai masyarakat, kita harus waspada jangan sampai korupsi terus merajalela di NTB,” tandasnya.(sn-02)