| Pusat dan Daerah Akan Bersinergi Kuasai Saham Newmont |
 |
 |
 |
| Oleh Administrator |
| Selasa, 18 Agustus 2009 07:31 |
 Jakarta, Tambangnews.com.- Upaya tiga Pemerintah daerah di NTB untuk menguasai seluruh saham yang didivestasikan oleh PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) terus mengalami kemajuan.Setidaknya dalam seminggu terakhir DPR RI juga bersuara agar Pemerintah Pusat menyerahkan proses divestasi kepada Pemerintah Daerah. Sebelumnya Ketua DPR Agung Laksono dalam suratnya bernomor PW/01/4883/DPRRI/VIII/2009 tertanggal 10 Agustus 2009 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta 31 persen saham diberikan ke daerah sesuai kesimpulan rapat Komisi VII DPR dengan Pemda NTB. Agung juga mengingatkan kembali tentang pernyataan Presiden saat menyampaikan pengantar RAPBN 2010 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna luar biasa DPR pada 3 Agustus 2009 yang mengatakan, daerah saat ini menjadi ujung tombang pembangunan. Terkait dengan keinginan daerah untuk menguasai seluruh saham PTNNT yang didivestasikan, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil mengisyaratkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bersinergi membeli 14 persen saham divestasi milik PT Newmont Nusa Tenggara (Newmont) senilai 492,8 juta dolar AS atau hampir Rp5 triliun. "Dengan sinergi tersebut, semua (pemerintah pusat dan daerah) diuntungkan," jelas Sofyan Djalil, usai memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI, di Kantor Menneg BUMN, Jakarta, Senin (17/8). Namun Sofyan tidak merinci bagaimana bentuk sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk menguasai Divestasi saham PTNNT. Sementara itu Gubernur NTB Muhammad Zainul Madjdi menjelaskan bahwa pengumuman pemerintah yang menyatakan berniat membeli itu artinya adalah pemerintah daerah. Hari Jumát (14/8) lalu adalah tenggat waktu terakhir penetapan pembelian saham 14 persen tersebut kepada PT NNT. "Sebenarnya daerah menunggu pemerintah pusat. Sebelumnya, berdasarkan beauty contest telah melakukan kemitraan dengan PT Multi Capital yang telah memberikan penawaran terbaik. ‘’Kami ini on going process yang 10 persen,’’ kata Zainul Madjdi ditemui di kantornya, Jum’at (14/8) sore seperti yang dilansir oleh Lomboknews. Kemitraan daerah dengan Multi Capital dilakukan dengan perikatan membeli saham PT NNT hingga 31 persen – termasuk jatah divestasi 2010 sebesar tujuh persen. Perikatan dilakukan hingga 31 persen karena selama ini menurut Zainul Madjdi, tidak pernah ada sejarah dari awal divestasi dimanapun perusahaan di Indonesia, pemerintah pusat mengambil haknya. ‘’Selalu diberikan, dilepas,’’ ucapnya. Karena preseden seperti itu, NTB menganggap bahwa pemerintah pusat pasti juga tidak mau membeli yang 21 persen – divestasi 2008,2009,2010. Pada divestasi 2006 dan 2007, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan surat tidak tertarik sehingga pemerintah daerah membelinya. Kalau bicara konstruksi yang lurus, logikanya yang sisanya dilepas juga. ‘’Ini yang disampaikan kepada Menteri Keuangan,’’ ujarnya. Tambang Batu Hijau yang digarap oleh PT NNT di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tersebut, satu-satunya di NTB. Beda dengan provinsi lain yang memiliki banyak industri sehingga tidak kawatir diambil oleh investor lain. ‘’Kami ingin melakukan kontribusi langsung dalam bentuk kepemilikan saham,’’ katanya. Kalau memang pemerintah pusat ingin terlibat dalam pembelian saham PT NNT tersebut melalui BUMN seperti Aneka Tambang, dipersilahkan masuk bergabung ke dalam PT Multi Daerah Bersaing yang sudah terlebih dahulu melakukan negosiasi dengan PT NNT. ‘’Kalau tertarik ya bergabung dengan Multi Daerah Bersaing, menjadi tiga pihak. Tidak apa-apa. Soalnya kami sudah berjalan,’’ ujarnya. Sekarang ini, kata Zainul Madjdi, tidak boleh ada lagi seorang pun yang boleh mengatakan lebih baik dengan pemerintah pusat dari pada dengan Multi Capital. ‘’Kenapa dulu ketika be auty contest BUMN tidak ada yang mau menawar. Itu pertanyaannya. Kemana, tidur,’’ katanya. Seluruh dunia tahu bahwa pemerintah daerah memiliki 10 persen. Dari antah berantah orang datang menawar. BUMN tidak ada satu pun yang menawar. Kemudian Gubernur NTB tersebut menilai sangat tidak fair kalau kemudian Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menyatakan dari pada dengan Multy Capital lebih baik dengan pemerintah pusat. ‘’Mohon maaf, kenapa tidak ketika mulai dari 10 persen itu memberikan penawaran,’’ ucapnya. Kalau memang BUMN mau kenapa tidak dari awal. ‘’Kemana aja, tidur,’’ ujarnya mengulang. Disebutnya, tindakan ikut serta membeli pada lanjutan divestasi tersebut menempatkan pemerintah daerah seakan-akan tidak mau dengan pemerintah pusat. Padahal sudah dalam proses yang ditempuh sesuai schedule yang dibuat dan BUMN tidak mau terlibat dari awal. ‘’Tiba-tiba sekarang ini ribut,’’ katanya. Jadi yang paling bagus apabila ada ketertarikan adalah bergabung dengan PT Multi Daerah Bersaing yang sedang melakukan negosiasi dengan PT NNT. Sedang dilakukan due dilligence divestasi tahap pertama tahun 2006 dan 2007 sebesar 10 persen senilai US $ 391 juta atau sekitar Rp4,1 triliun. (sn01) 
|
agkzimzl http://paydayloanslts.com/ p...
juga penambangan batu galena secara i...
banyak sekali penambangan batu galena...
punvbrjs http://paydayloanslts.com/ p...
glhjbr http://paydayloanslts.ca/ payd...