Jakarta, Tambangnews.com.– Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada PLN untuk meningkatkan efisiensi kinerja, karena saat ini pemerintah telah memsubsidi PLN Rp37,8 triliun, namun pemerintah tentu konsen terhadap margin lima persen.

         “Hal itu bertujuan untuk menunjang kesehatan keuangan PLN, sekaligus rasionalitas didalam pembiayaan operasional, sehingga akan berpengaruh pada kebijakan tariif yang harus dan akan ditempuh oleh PLN pada tahun 2010,” kata Menteri Keuangan dalam raker dengan Panitia Anggaran DPR RI di Jakarta, Kamis (3/9).

         Namun dalam kebijakan penyesuaian tarif PLN tersebut, pemerintah akan menempuh cara yang sangat hati-hati dan mempertimbangkan segala aspek seperti kondisi masyarakat yang baru pulih akibat dampak krisis ekonomi global.

            Selain itu upaya  pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2010, dijaga aspek kinerja dan kesehatan PLN, utamanya masalah efisiensi tersebut.

          Aspek-aspek tersebut lah yang akan mendasarkan menentukan kebijakan, yang akan dibahas oleh menteri teknis yaitu Menteri ESDM, PLN dan Komisi XI DPR RI.

          Namun pemerintah akan membuat kebijakan secara konprehensif dalam hal ini dalam rangka mengantisipasi beban yang sangat tinggi akibat ekspansi investasi yang sangat besar dalam waktu sangat pendek dengan 10 ribu MW, tahap I  dan 10 ribu MW tahap II.

“Untuk segi operasional dan kesehatan PLN perlu mendapatkan perhatian kita semua, agar  menjaga konsistensi PLN agar tetap dapat menjalankan visi dan misi yang diberikan pada PLN tersebut, “ katanya.

Namun demikian tetap memperhatikan rambu-rambu kesehatan keuangan dan kinerja yang dapat dipertanggung jawabkan,

Selain itu pemerintah bersepakat dengan Panja DPR RI dan Panitai Anggaran, untuk terus menerus melakukan perbaikan kinerja perusahaan Negara termasuk PLN, dengan meningkatkan transpanrasi dalam pengelolaan perusahaan dan proyek Negara.

Pemerintah juga sepakat dengan DPR untuk mendukung upaya terus mendalami penggunaan besaran dan instrumen pinjaman surat berharga Negara baik dalam pinjaman program maupun pinjaman proyek dengan memaksimalkan kepentingan Indonesia, dalam desain instrument pembiayaan  tersebut.

Sementara permintaan anggaran tambahan dari berbagai instansi pemerintah, Menkeu mengaku sangat selektif dan tidak semua permintaan itu dikabulkan dan itu harus berpedoman pada program prioritas dan strategis nasional dan sejalan dengan program instansi tersebut. (Bipnewsroom/mf/toeb)

Comments

Add New Search

surya  - tanggapan     |182.9.56.xxx |2011-04-12 10:21:31 saya ingin mengetahui, apakah dari hasil tersebut sudah memberikan dampak atau manfaat di tahun 2010? kinerja perusahaan didasarkan surat keputusan menteri keuangan no 826 tahun 1992 tentang peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN... dapatkah memberikan tanggapan mengenai SK tersebut dan apabila ada SK terbaru yang berhubungan dengan peningkatan di sektor BUMN, dapatkah disebutkan? terima kasih atas informasinya. Reply 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.