Divestasi Newmont Harus Di Hentikan

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Sabtu, 12 September 2009 08:46

Taliwang, Tambangnews.com.- Proses Divestasi saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) yang telah disepakati oleh konsorsium Pemprov NTB, Pemda Sumbawa dan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang telah memutuskan PT Multicapital sebai mitra pembiayaan minta di hentikan terkait tidak melibatkan DPRD setempat dalam menentukan keputusan.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh anggota DPRD KSB dari Partai Persatuan Daerah (PPD) yang juga wakil ketua Fraksi Amanat Perjuangan Daerah (F-APB) M. Sahril Amin Sabtu (12/9/2009) pagi.

Dijelaskannya jika mengacu pada UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan DPRD didalam aturan tersebut sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah maka keputusan divestasi PTNNT yang tidak melibatkan DPRD dianggapnya inkonstitusional.

“Kami meminta PTNNT untuk menghentikan penjualan saham tahun 2006 dan 2007 yang tidak melibatkan DPRD karena kami tahu PTNNT pasti taat hokum sebagai kontraktor asing dimana menjunjung tinggi hokum adalah bagian dari produk kebijakanya, dan ini semua dalam kerangka menghormati azas hokum baku yang berlaku di Indonesia.” Jelas Sahril.

Ditembahkannya, upaya mengabaikan DPRD KSB oleh Bupati Zulkifli Muhadli dalam divestasi saham Newmont tidak lebih sama dengan countempt of parliament (pelecehan terhadap parlement) yang sekaligus mengabaikan semangat mitra sejajar sesuai amanat konstitusi di Negara RI. Upaya-upaya tersebut bisa saja akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif kedepan dalam kerangka melaksanakan amanat yang diberikan oleh rakyat dan masyarakat KSB.

“Kami tidak ingin Bupati KSB tetap pada posisi seperti dulu (kecendrungan melecehkan dewan), dan jika saja tetap dipaksakan divestasi berjalan, akan ada upaya politis dan hokum formal terhadap kebijakan Bupati tersebut.” Ujarnya.

Divestasi Newmont dengan nilai sampai dengan trilyunan rupiah tidak mendapat rekomendasi dewan adalah sesuatu yang sangat tidak wajar dari sisi etika birokrasi pemerintahan dan cendrung mengabaikan semangat dari upaya pemerintah saat ini yang sedang melaksanakan agenda atau amanat reformasi birokrasi.

Apa yang berkembang dulu antara eksekutif dan legislative KSB ( seakan menjadi bawahan Bupati ) harus segara diakhiri dengan kebijakan taktis serta komprehensif oleh DPRD KSB itu sendiri.

“DPRD KSB akan segera memanggil Bupati KSB untuk meminta penjelasan proses divestasi yang tertutup dengan komando Gubernur NTB melalui perusahaan yang dibentuk yakni PT Daerah Maju Bersama (PT DMB).” Tegas Sahril sambil menekankan bahwa Bupati KSB harus segera menghentikan kebiasaan melecehkan keberadaan DPRD.

“Jika kebiasaan Bupati KSB berlanjut maka suatu saat Bupati KSB pun akan dilecehkan oleh DPRD KSB itu sendiri.” Pungkas Sahril. (sn01)