Lambat Tangani Blok Cepu Pemprov Jatim Kecewa Pada ExxonMobil

Jumat, 10 Februari 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Try wahyudi

Selasa, 22 September 2009 13:14

SURABAYA, Tambangnews.com.- Pemprov Jatim mendesak operator pengeboran minyak Blok Cepu segera memaksimalkan produksinya. Sebab lambannya ekploitasi blok minyak terbesar di Jatim itu, justru akan merugikan Pemprov Jatim karena sharing keuntungan dari keikutsertaan modal dalam Participating Interest (PI) tidak segera didapatkan.
                “Kita sudah investasikan dana kita sudah sejak beberapa tahun lalu dalam penyertaan modal dalam Participating Interest (PI). Kalau Blok Cepu tidak segera beroperasi maksimal, maka sharing keuntungan dari produksi minyak dan gas di Blok Cepu tidak kita dapatkan,” kata Gubernur Soekarwo disela-sela kegiatan open house di rumah dinas gubernur Jatim di Surabaya, Selasa (22/9).
                Gubernur menambahkan, produksi migas di Blok Cepu dinilai lamban dan molor dari jadwal yang ditentukan. Sebab ekploitasi minyak di Blok Cepu baru melakukan produksi awal sejak 31 Agustus 2009 lalu dengan rata-rata produksi 2.000 barel/hari. Jumlah ini sangat minim dibanding target produksi maksimal yang mencapai 165.000 barel minyak/hari. “Seharusnya saat ini sudah melakukan produksi yang cukup besar. Tetapi karena lamban, diperkirakan baru pada awal 2013 mendatang bisa melakukan full produksi 165.000 barel minyak/hari,” tambah mantan Sekdaprov Jatim itu.
                Sebelumnya saat dihubungi melalui ponselnya, Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Timur, Ir Masruri, mengatakan terdapat ketimpangan dalam perjanjian pengolahan atau Join of Agreement (JoA) antara PT Pertamina EP (Persero) dan ExxonMobil. Kesempatan Pertamina selaku perwakilan pemerintah Indonesia masih minim dalam pengambilan keputusan dibanding ExxonMobil..
Pertamina harus berperan menentukan kebijakan percepatan produksi. Apalagi lapangan minyak Blok Cepu memiliki kandungan minyak dan gas yang sangat besar, diperkirakan cadangan gas sebesar 1,7 triliun kaki kubik dan minyak bumi sebesar 650 juta barel.
                Di sisi lain, Soekarwo mengusulkan agar dilakukan perbaikan pada UU 22/2001 tentang minyak dan gas (Migas), khususnya yang berkaitan dengan aturan Participating Interest. Seharusnya, Participating Interest sebesar 10 persen tersebut tidak harus menyertakan modal, tetapi secara otomatis mendapatkan sharing sebagai kompensasi wilayah pengeboran.
                Participating Interest Blok Cepu sebesar 10 persen dibagi pada empat kepala daerah yakni Pemkab Blora, Pemkab Bojonegoro, Pemprov Jateng dan Pemprov Jatim. Keempat daerah tersebut juga sudah membentuk empat BUMD yang tergabung dalam Badan Kerja Sama (BKS), yakni PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Pemprov Jateng), PT Blora Patragas Hulu (Pemkab Blora), PT Petrogas Wira Jatim (Pemprov Jatim), dan PT Asri Dharma Sejahtera (Pemkab Bojonegoro).
                Pemerintah telah membagi persentase pendanaan operasional Blok Cepu kepada Pertamina sebesar 50 persen dan ExxonMobil juga 50 persen. Kedua perusahaan itu selanjutnya berkewajiban memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah yang berada di kawasan Blok Cepu untuk turut serta dalam pengelolaan lapangan migas yakni berupa PI, masing-masing sebesar 5 persen. Dari 10 persen PI tersebut, Pemprov Jawa Timur mendapatkan sharing 2,24 persen, Pemkab Bojonegoro 4,48 persen, Pemkab Blora 2,18 persen, Pemprov Jateng 1,09 persen.
Biaya eksplorasi yang dituangkan dalam plan of development (PoD) lapangan migas Blok Cepu sekitar Rp 25 triliun. Dengan demikian dana yang harus diserahkan keempat BUMD tersebut sebesar Rp 2,5 triliun. “Kita sudah menyertakan modal kita. Saat ini kita stop penyertaan tambahan dana lagi. Sebab Pemprov Jatim lebih berkonsentrasi untuk mengentas kemiskinan,” terang Soekarwo. ( Try wahyudi)