Direksi PLN Adakan Pertemuan di Sumbawa

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Lukmanul Hakim

Selasa, 06 Juli 2010 22:08

SUMBAWA, Tambangnews.com.- Beberapa keputusan mendasar yang diambil PLN dalam pertemuan Direksi di Kabupaten Sumbawa, setiap proyek 10 ribu MW harus diangkat kepala proyek. Karena selama ini proyek 10 ribu mw tidak ada kepala proyeknya. Dan hal ini menyebabkan banyak keterlambatan khususnya pada proyek 10 ribu MW tahap pertama. ‘’Dulu hanya ada tim proyek, tidak ada kepala proyek." Jelas Dirut PLN Dahlan Iskan, Selasa (6/7) di Sumbawa Besar.

Keputusan ini juga berlaku bagi proyek 10 ribu MW tahap satu. Alasannya sampai saat ini proyek itu baru selesai satu proyek, yakni di Banten. Selain itu proyek-proyek yang ditangani PLN (diluar proyek 10 ribu MW, Red), juga harus ada kepala proyek.

Dicontohkan, dulu Nusa Tenggara masih satu atap dengan Kalimantan, dan ke depan akan berdiri sendiri dan akan didirikan di NTB. Ini dimaksudkan untuk lebih mempercepat proses dan pekerjaan bisa lebih fokus dikerjakan karena berkantor langsung di daerah. ‘’Kantornya harus di NTB yakni di Mataram, tidak boleh lagi kantornya di Surabaya,’’ katanya. Karena jika tidak nanti proyek ini pakai uang injaman, jika molor maka akan rugi.

Dalam kesempatan yang sama, Dahlan kembali menegaskan bahwa Pulau Sumbawa akan menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang sebagian besar listriknya menggunakan sumberterbarukan, yakni PLTMH. Tidak akan ada di Indonesia sampai saat ini. ‘’Pada tahun 2014 listrik dengan sumber daya air akan mencarai 60 persen, batu bara 30 MW, panas bumi 20 MW.

Alasan melakukan pertemuan di Sumbawa, para direksi ini berasal dari berbagai daerah. ‘’Saya ingin keputusan PLN menginjak bumi,’’ katanya.

Selama ini orang di Jakarta atau pusat sana hanya tahu kalau Sumbawa itu kering, tidak ada air, dan gersang, sehingga tidak bisa bangun PLTMH. ‘’Kita sudah liat kenyataan sehingga keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi di daerah. Selama ini keputusan banyak diambil di Jakarta, sehingga perspektif yang muncul adalah perspektif jakarta. Keputusan saat ini keputusan persfektif daerah,’’katanya.

Dahlan menjelaskan, untuk Pulau Sumbawa hingga sat ini masih ada sembilan ribu calon pelanggan baru yang belum terlayani. Dengan kapasitas daya yang dimiliki PLN di Sumbawa saat ini, daftar tunggu ini belum bisa dilayani.

Menurutnya, beban PLN memang sangat berat. Setelah mengatasi pemadaman bergilir, kini PLN dihadapkan dengan daftar tunggu calon pelanggan yang sudah antre bertahun-tahun.

Akhir tahun ini sudah bisa dilayani sebab, jika dilayani sekarang akan menyebabkanPLN kembali kekurangan daya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi pemadaman lagi. ‘’Biarkan dulu masyarakat melewati bulan Ramadan dan Lebaran tanpa pemadaman. Setelah itu kita cari daya baru, sehingga pemasangan bisa dilayani.

Pemerintah saat ini telah menetapkan biaya pemasangan baru,dan akan membuat PLN dengan senang hati melayani pemasangan baru. Biayanya sebesar Rp 750 ribu, tapi jumlah itu tetap. ‘’Tidak boleh lagi ada korupsi, tidak boleh lagi ada pungutan tidak boleh lagi ada apapun,’’katanya.(el)