Deviden Newmont Tidak Jelas, DPRD KSB Bereaksi

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Rabu, 08 September 2010 10:44

Taliwang, Tambangnews.com.- Tidak jelasnya perjanjian kepemilikan Saham divestasi PT Newmont Nusatenggara (PTNNT) membuat komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berencana memanggil pihak-pihak terkait yakni Pemda KSB, PTNNT, dan pihak PT Derah Maju Bersaing (PTDMB).

"Setelah lebaran pihak-pihak terkait dengan Divestasi tersebut akan dipanggil." jelas Ketua Komisi II DPRD KSB M. Sahril Amin kepada Tambangnews.com.

Diterangkannya pemanggilan tersebut terkait dengan minimnya dividen yang diterima oleh KSB atas kerjasama kepemilikan saham yang didalamnya terdapat PT Multicapital Indonesia yang tak lain bernaung dalam Bakrie Group.

"Dividen yang diterima KSB hanya Rp.16 Milyar terlalu kecil dan seharusnya Rp.82 Miliar, dibandingkan dividen yang diterima PT Bumi Resources sebesar Rp 820 miliar." jelasnya.

PT Multicapital bersama-sama dengan PT Daerah Maju Bersaing (DMB), membentuk konsorsium PT Multi Daerah Bersaing (MDB), untuk mengakuisisi 24% saham divestasi PT NNT tahun 2006 – 2009. Dalam MDB, Multicapital sebagai penyandang dana akuisisi mendapat 75% kepemilikan, sedangkan DMB 25%. Dari kepemilikan tersebut Pemda KSB mendapat 40%, Pemprov NTB mendapat 40% dan Kabupaten Sumbawa mendapat 20%.

DMB sendiri merupakan perusahaan patungan yang didirikan tiga pemda di Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk akuisisi saham divestasi PT NNT. Yakni Pemda Provinsi NTB, Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dan Pemda Kabupaten Sumbawa (KS).

Diuraikannya belum lama ini, BUMI menyatakan telah menerima dividen operasi Newmont untuk Semester I-2010 sebesar USD 91 juta (Rp 820 miliar). "Dengan komposisi kepemilikan KSB di MDB 40:40:20 , maka seharusnya KSB mendapat jatah dari dividen itu sebesar Rp 82 miliar." terangnya.

"Informasi yang saya dapatkan dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Provinsi NTB, Awaluddin, PT DMB hanya mendapat transferan dana dari Multicapital sebesar Rp 100 miliar. Dari perhitungan itu saja, seharusnya Pemda Sumbawa Barat mendapat jatah Rp 40 miliar. Namun pihak eksekutif menyatakan Sumbawa Barat hanya akan mendapatkan Rp 16 miliar. Jadi ini yang kami persoalkan Jatah untuk Sumbawa Barat kok semakin kecil?,” tanyanya.

Diakuinya ketidaktransparan proses divestasi tersebut sudah terlihat sejak awal, bahkan sampai sekarang dirinya belum pernah melihat kontrak divestasi tersebut.

"Sedari awal DPRD tidak mau dilibatkan bahkan sampai sekarang DPRD KSB belum tahu apa isi kontrak dengan PT Multicapital tersebut." Sahril heran.

Berdasarkan informasi terbaru yang didapatkannya ternyata PT DMB tidak berhak atas pembagian dividen operasional Newmont. Sementara Rp 100 miliar yang disetor Multicapital, hanya merupakan komitmen yang diperjanjikan dalam pembentukan PT MDB. Yakni setiap tahun DMB mendapatkan USD 4 juta per 10% saham divestasi yang telah dikuasai.

“Punya saham, tapi tidak punya hak dividen, hanya komitmen. Ini merugikan pemda,” ujarnya seraya menegaskan selama ini masyarakat Sumbawa sudah dirugikan dengan kebijakan tersebut.

Selain hak dividen yang diterima oleh KSB, Kabupaten Sumbawa pun mempunyai hak menerima dividen sebesar 20% dari 25% hak saham yang dimiliki konsorsium PTDMB. Namun sampai saat ini DPRD Kab. Sumbawa belum bersuara terkait dengan informasi bahwa mereka tidak menerima Dividen tapi hanya menerima pembagian komitmen dalam pembentukan PT DMB. (sn01)