Pemerintah Usulkan Tiga Skenario Atasi Subsidi Listrik

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Selasa, 21 September 2010 21:31

JAKARTA, Sumbawanews.com.- Pemerintah cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mengusulkan tiga skenario untuk mengatasi besaran subsidi listrik. Dengan skenario tersebut diharapkan akan dapat mengoptimalkan alokasi subsidi listrik yang ditetapkan. Subsidi listrik diperlukan apabila tingkat TDL dibawah nilai semestinya (BPP + margin) dan diperuntukkan bagi konsumen tidak mampu.

“Tiga skenario untuk mengantisipasi subsidi listrik yaitu, menurunkan Biaya Pokok Penyediaan (BPP), dalam bentuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara, mengkombinasikan antara penurunan BPP dan penyesuaian Tarif Tenaga Listik (TTL) dan skenario ketiga penyesuaian TTL sebesar 15%. Walaupun telah dilakukan optimalisasi energi primer (menurunkan BPP) namun masih terdapat gap antara revenue dan BPP sehingga diperlukan tambahan subsidi jika TTL tidak naik”, demikian dinyatakan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Luluk Sumiarso yang mewakili Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah yang membahas asumsi makro APBN Subsidi Listrik untuk tahun 2011. Selasa (21/9).

Ditambahkan Luluk Sumiarso, selaku regulator, Pemerintah akan tetap menjaga penyediaan tenaga listrik dilakukan secara efisien serta menjaga keseimbangan kepentingan penyedia tenaga listrik (PLN) dan konsumen. Selain itu, Pemerintah akan terus mengevaluasi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik dengan berprinsip pada allowable Costdan memaksimalkan efisiensi melalui diversifikasi energi primer dan penurunan losses, lanjut Luluk.

Pemberian subsidi bagi masyarakat diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2008 tentang Ketenagalistrikan pasal 4 yang menyatakan, untuk penyediaan tenaga listrik Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk "kelompok masyarakat tidak mampu" dan pada pasal 34 dinyatakan pemerintah sesuai kewenangannya menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPR RI dan tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan konsumen dan pelaku usaha. (ESDM/SF)