DPR Minta Pembatasan BBM Bersubsidi Perlu Dibahas Lebih Lanjut

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Selasa, 28 September 2010 13:55

Jakarta, Tambangnews.com.- DPR meminta kepada pemerintah untuk pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi perlu pembahas lebih lanjut antara pemerintah dengan Komisi VII DPR.

“Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi polemik di tengah masyarakat, saat ini saja DPR menolak kalau tidak ada kejelasan bagaimana tata cara pelaksanaannya di lapangan,” kata anggota Komisi VII DPR Isma Yatun dalam acara dialog interaktif di Jakarta, Selasa (28/9).

Memang ada ide penggunaan stiker, cara ini tidak mudah penerapannya, karena nanti bisa saja pemerintah sibuk mengurusi stiker, karena tersebar stiker palsu, sehingga pihak pengolah SPBU bingung memilah mana stiker asli dan mana yang palsu, katanya.

Dia mengakui kuota BBM bersubsidi dari 2010 turun menjadi 36,5 juta KL dibanding kuota 2009 yaitu dari 37 juta KL, padahal kebutuhan masyarakat terus meningkat, seiring pertambahan penduduk dan kendaraan.

Penurunan kuota BBM bersubsidi bisa dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi, tapi nyatanya tidak berhasil, sehingga saat ini ada wacana pembatasan BBM bersubsidi.

DPR yakin penerapan pembatasan BBM bersubsidi sangat sulit, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah dengan DPR.

Yang perlu diingat, tegas Isma Yatun, subsidi BBM untuk rakyat harus tetap ada guna menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah, seperti nelayan, petani dan industri kecil.

Untuk itu diperlukan grand desain yang jelas, tidak hanya terhadap BBM bersubsidi seperti premium dan solar, tapi juga minyak tanah, meski sudah ada program konversi minyak tanah ke gas.

Sementara itu, Ketua BPH Migas Tubagus Haryono mengatakan sebelum wacana tersebut dibahas di DPR, perlu dilakukan survei penggunaan BBM baik roda dua maupun kendaraan umum, sehingga pembatasan tidak diberlakukan pada kendaraan tersebut.

Sembari melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak kaget bila sewaktu-waktu diberlakukan pembatasan BBM bersubsidi, ucapnya.

Sedangkan untuk grand desain pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, kata Tubagus, hal tersebut sudah ada yaitu bagaimana kuota 2010 sebesar 36,5 juta KL yang diberikan oleh pemerintah penggunaannya tidak melebihi.

“Kalau saat ini berlaku kebijakan penataan penggunaan BBM bersubsidi, dimana tidak boleh melayani Kapal Pesiar atau alat berat penunjang industri selama kuota sudah habis, kalau masih ada tentu boleh, karena aturan membolehkannya,” katanya. (KOminfo/Mf)