Pelepasan Saham 7 Persen Dalam 2010, Harus Mutlak Buat KSB

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Ardianto

Rabu, 20 Oktober 2010 21:36

http://www.sumbawanews.com/images/stories/nntpit.gif

Taliwang, Tambangnews.com.- Rencana pelepasan 7 persen saham PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) yang diperkirakan akan terlaksana dalam 2010 membuat beberapa kalangan di sumbawa barat menilai bahwa jumlah saham yang akan dilepas tersebut harus mutlak dimiliki. Mengingat sampai sajauh ini, saham yang dimiliki Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebagai pemilik lahan masih jauh dari harapan dan belum menunjukkan asas manfaat yang cukup berarti bagi masyarakat.

Salah seorang praktisi Akademisi dan juga sebagai pakar Hukum Tata Nenaga, H.Aguspian Wahab dengan lantang mengatakan bahwa bupati harus bisa memiliki semua saham yang akan dilepas PT.NNT dalam waktu dekat ini.

“Bupati lebih baik mundur jika tidak mampu merebut saham 7% yang akan dilepas dalam tahun ini” ucap aguspian wahab dihadapan puluhan tamu undangan yang terdiri dari masyarakat, LSM dan Mahasiswa di aula kantor camat Taliwang Rabu (20/10).

H.Aguspian wahap menilai dengan dimilikinya penambahan saham 7 porsen yang dilepas, akan memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat sumbawa barat dan hal itu sudah sepantasnya didapatkan demi kesejahteraan masyarakat.

“Daerah lingkar tambang saja masih banyak warga yang miskin, apalagi KSB secara keseluruhan. Dengan adanya penambahan saham 7 porsen otomatis masyarakat KSB akan ikut sejahtera dan kemiskininan akan terhapus dari daerah kita” jelas aguspian wahab.

Pernyataan ini dilontarkan Aguspian Wahab saat dialog terbuka yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sumbawa Barat, menghadirkan Bupati Sumbawa Barat (diwakilkan pada Kadis ESDM, Hajamuddin, red) , Fud Saifuddin Sekretaris Komisi II DPRD, Mustakim Patawari mantan Anggota DPRD dan tamu undangan lainnya.

Disinggung masalah keberadaan perda DMB, ia menilai perda tersebut tidak layak untuk digunakan sebagai acuan karena seharusnya melibatkan DPRD dua kabupaten dan juga keberadaan perda tersebut lahir setelah DMB terbentuk.

“Semestinya propinsi tidak terlalu jauh menginterpensi kabupaten karena otonomi daerah diberikan seluas-luasnya pada kabupaten (sumbawa barat dan sumbawa) . perda tersebut tidak dapat digunakan karena cacat hukum” timpalnya.

Sekretaris komisi II, Fud syaifuddin menegaskan, bahwa satu-satunya cara untuk dapat memiliki 7 porsen saham yang akan dilepas, yaitu dengan membubarkan PT.DMB yang dinilainya sebagai boneka ciptaan bupati sumbawa barat, bupati sumbawa dan gubernur NTB.

“Dengan dibubarkannya DMB, sumbawa barat dan sumbawa akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meraih saham dan devidennya. Hal ini tentu akan memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan masyarakat” tegas fud syaifuddin.

Pandangan yang sama diungkapkan oleh Kordinator Institut Transparansi Kebijakan (ITK) KSB Mustakim patawari yang berharap pemerintah lebih transparan dalam menyikapi hal ini dengan memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat agar tidak merasa dibodohi oleh pemerintah.

“Dari dulu pemerintah sangat tertutup tentang divestasi, jangan salahkan masyarakat jika menganggap pemerintah ada kongkalikong (main belakang,red) dengan pihak yang terkait masalah divestasi. Saatnya eksekutif da legislative duduk bersama dengan menjunjung tinggi transparansi demi masyarakat sumbawa barat” harap mustakim patawari

Sementara itu Kadis ESDM, Hajamuddin yang mewakili bupati (berhalangan hadir) mengaku tidak tahu banyak tentang masalah divestasi, ia mengaku baru dilibatkan dalam tahun 2010

“Saya tidak tahu banyak masalah divestasi yang sebelumnya, saya baru terlibat dalam 2010 untuk pelepasan saham 7 persen” ungkap hajamuddin.

Meski demikian, ia berjanji akan menyampaikan semuanya pada bupati dan berharap akan ada pertemuan lebih lanjut untuk membahas hal ini lebih jauh.(Ardianto)