Jakarta, Tambangnews.com.-  DPR RI kembali mempertanyakan APBN tahun 2011 yang mempergunakan pinjaman luar negeri (PLN), karena sebelumnya DPR pernah mempertanyakan kepada Bappenas siapa yang menyetujui pinjaman tersebut.

     “Ada yang mengatakan persetujuan tersebut diberikan Komisi XI, padahal kami di Komisi XI tidak diberitahu berapa total pinjaman luar negeri tersebut untuk APBN 2011,” kata Anggota Komisi XI Dolfi OFP dalam Raker dengan Menteri Keuangan di DPR RI Jakarta, Kamis (21/10).

Sesuai konstitusi disebutkan  bahwa setiap perjanjian yang membebani keuangan negara harus dengan persetujuan DPR, namun selama ini DPR sepenuhnya tidak mengetahui mengenai utang luar negeri yang ada dalam APBN tersebut.

“Termasuk bagaimana kondisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, hingga saat ini kami di DPR belum tahu bagaimana penentuan formulanya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah anggota komisi XI juga mengkritisi soal kenaikan anggaran di Ditjen Pajak. Hal tersebut dinilai tidak sesuai karena tidak diimbangi dengan perbaikan kinerja di Ditjen tersebut.

Terkadang anggaran untuk hal yang tidak begitu penting dan tidak ada relevansinya dengan kesejahteraan rakyat seperti sistem informasi managemen keuangan negara di Kemenkeu, tapi menggunakan anggaran begitu besar hingga mencapai Rp500 miliar.

Sementara Anggota Komisi XI DPR Edison Betaubun mengatakan, sebenarnya usulan tambahan anggaran di berbagai intansi pemerintah tidak dipermasalahkan asal penggunaannya jelas dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Namun ternyata masih ada kab/kota yang tidak memiliki satupun kantor pemerintahannya seperti yang terjadi di kabupaten Maluku Tenggara, padahal kondisi tersebut sudah diberitahu kepada Kemenkeu secara informal namun hingga saat ini belum ada realisasi.

“Kalau hal demikian tidak mendapat perhatian, bagaimana bisa mengangkat kesejahteraan rakyat di daerah,” ujarnya. (kominfo/Mf/rm)