PRP Tolak Privatisi Krakatau Steel

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Selasa, 09 November 2010 11:55

Jakarta, Tambangnews.com.- Rencana pemerintah untu memprivatisasi PT Krakatau Steel dengan menjual 3.155.000.000 saham baru ke publik ditentang oleh Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP).

Dalam siaran persnya ketua nasional KPPRP Anwar Ma'ruf menyerukan agar Menolak privatisasi PT Krakatau Steel dan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya yang merupakan agenda Neoliberalisme.

Menurutnya, penjualan saham melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) telah ditetapkan oleh para penjamin pelaksana emisi (underwriter), yang antara lain adalah PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Para penjamin pelaksana emisi ini telah menetapkan 20% saham tersebut akan dimiliki oleh publik dengan harga Rp 850 per sahamnya, atau perolehan dana IPO sebesar Rp 2,681 triliun.

Jelas pendapatan yang akan diterima nantinya dari privatisasi tersebut sangat besar. Namun harga Rp 850 per saham tersebut, sebenarnya banyak yang menduga bahwa harga tersebut masih lah sangat rendah. Jika dilihat dari performa PT Krakatau Steel selama ini, tenyata menjadi pertanyaan besar mengapa PT Krakatau Steel harus dijual, sementara performanya sangat baik. "Pada semester I-2010, penjualan baja KS mencapai 1,153 juta ton, naik 30,28 % dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, 885.000 ton." jelasnya

KS yang memiliki pengalaman memproduksi baja selama 40 tahun sejak berdiri tahun 1970, kini memproduksi beragam produk baja. Produk utama KS adalah baja lembaran, yang terdiri dari Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC). Produk lainnya adalah Wire Rod. Produksi HRC KS tercatat sebanyak 2,3 juta ton dari 8,3 ton produksi HRC nasional di 2009. Untuk produk CRC, KS memproduksi 850.000 ton dari total permintaan nasional sebanyak 1,4 juta ton. Untuk produk Wire Rod, KS menyumbangkan 700.000 ton dari permintaan dalam negeri sebanyak 800.000 ton.

Dari angka-angka tersebut, dapat dinyatakan bahwa PT KS merupakan perusahaan negara yang sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri., khususnya baja. Artinya menjadi sangat aneh jika perusahaan negara yang sangat strategis akhirnya harus dijual kepada pihak swasta atau pemilik modal. Ide untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN di Indonesia memang sudah dijalankan oleh rezim-rezim Neoliberal yang berkuasa di Indonesia termasuk Rezim SBY. Krakatau Steel memang telah ditargetkan untuk diprivatisasi sejak tahu 2008 lalu, bersama-sama dengan 40an perusahaan BUMN lainnya.

Privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN ini, termasuk PT KS, tentunya akan sangat menguntungkan pihak yang membelinya nanti. Namun jelas, penjualan perusahaan BUMN kepada para pemilik modal hanya akan menyengsarakan rakyat saja, karena nantinya akan melejitkan harga barang yang diproduksi perusahaan tersebut. "Pemilik modal dalam menjalankan perusahaannya tentunya hanya akan berpikir untuk memberikan keuntungan dirinya saja, dan tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat." teghas Anwar

Selain itu, privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN ini memang sejak lama telah digunakan oleh partai-partai politik borjuis sebagai sapi perah. Privatisasi PT Indosat telah digunakan oleh partai-partai politik borjuis untuk membiayai kampanye politik partai-partai yang mengikuti Pemilu 2009. Begitu juga privatisasi PT KS ini, juga akan digunakan oleh partai-partai politik borjuis untuk membiayai kampanye politik agar dapat berkompetisi dalam Pemilu 2014. Hal ini dimungkinkan karena sejak lama sudah ada pengkaplingan untuk para elit politik borjuis yang berada di DPR supaya dapat memperoleh saham PT KS dengan harga murah. Jatah para anggota DPR tersebut sebesar 10%. Saat akan pemilu, saham dari perusahaan-perusahaan yang telah diprivatisasi, termasuk PT KS, akan mendapatkan keuntungan yang besar dan nantinya keuntungan tersebut akan digunakan untuk biaya pemilu 2014.

"Inilah sebuah simbiosis mutualisme antara elit-elit politik, partai politik dan para pemilik modal dalam menjalankan agenda Neoliberalisme di Indonesia. Jelas akhirnya yang akan disengsarakan hanya rakyatnya saja." pungkas Anwar (tn01)