Jakarta, Tambangnews.com.-  

“Sekarang ini kita mengharapkan Pertamina dapat menyampaikan kepada pemerintah partner terpilihnya. Mudah-mudahan dapat kita segera umumkan akhir November,” ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H. Legowo di Kantor Ditjen Migas, Kamis (18/11). 

Mengenai mitra kerja yang dipilih Pertamina, pemerintah membebaskan BUMN itu memilih lebih dari 1 KKKS.

“Bisa lebih dari satu. Itu tergantung mereka (Pertamina),” kata Evita.

Setelah Pertamina menetapkan mitra kerjanya, perusahaan pelat merah itu harus menyampaikannya kepada pemerintah untuk proses lebih lanjut, antara lain menghitung term and condition untuk masing-masing pihak.

Dikatakan Evita, pemerintah telah menyerahkan term and conditionyang bersifat umum kepada Pertamina agar dapat digunakan untuk memilih mitra kerjanya. Namun term and condition yang lebih mendetil, tergantung pada kesepakatan dengan perusahaan yang terpilih menjadi mitranya.

Pemerintah tetap berharap penandatanganan kontrak kerja sama Blok Natuna D Alpha dapat dilakukan pada akhir tahun ini.

Berdasarkan kajian Wood MacKenzie Ltd, konsultan yang berbasis di Edinburgh, Skotlandia, yang ditunjuk Pertamina, ada delapan perusahaan migas multinasional yang cocok menjadi calon mitra Pertamina di Blok Natuna. Kedelapan perusahaan kelas dunia itu adalah ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell plc, Total SA, Chevron Corp, StatOil, China National Petroleum Corp (CNPC), Petroliam Nasional Berhad (Petronas), dan Eni SpA. Belakangan, salah satu calon mitra, yakni CNPC, menyatakan mundur dari satu calon mitra Pertamina.

Pemerintah secara resmi menunjuk Pertamina dalam pengembangan Blok Natuna D Alpha yang tertuang dalam Surat Menteri ESDM No 3588/11/MEM/2008 tertanggal 2 Juni 2008 tentang Status Gas Natuna D Alpha. 

Blok Natuna D Alpha terletak sekitar 250 km dari Kepulauan Natuna. Cadangannya pun sangat besar, diperkirakan  46 triliun kaki kubik. Namun untuk mengembangkan Blok Natuna tidak mudah karena 70% cadangan gasnya berisi CO2. Jadi, diperlukan teknologi canggih untuk penghilangan, pembuangan, dan penyimpanan karbon dioksida karena CO2 tidak bisa dibuang sembarangan. Investasi yang dibutuhkan juga tidak sedikit, diperkirakan sekitar US$ 52 miliar. 

Meski belum dikembangkan, sejumlah negara telah menyatakan minatnya membeli gas dari blok tersebut, antara lain PemerintahThailand.(ditjenmigas)