Menteri ESDM: Pemakaian BBM Sudah Melebihi Quota

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Administrator

Kamis, 09 Desember 2010 19:51

Jakarta, Tambangnews.com.- Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengatakan, pemakaian BBM bersubsidi hingga saat ini telah melebih quota yang ditetapkan di dalam APBN-P 2010 sebanyak 38,38 juta KL.

“Jadi diperkirakan hingga akhir 2010 akan ada penambahan sekitar 1,5 juta KL BBM bersusidi atau lebih 5,9 persen dari quota tersebut, hal itu terjadi karena tingginya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan kendaraan bermotor dalam prode 2010 ini,” katanya dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI Jakarta, Kamis (9/12).

Mengenai pembatasan BBM bersubsidi, dia menyatakan, Pemerintah berencana membatasi pemakaian premium dan solar bersubsidi pada 1 Januari 2011 dengan hanya membolehkan kendaraan plat kuning, kendaraan roda dua, dan tiga memakai kedua komoditas tersebut. Dengan demikian, kendaraan plat hitam dan merah dilarang memakai BBM subsidi.

Mekanismenya, kendaraan plat hitam dan merah dilarang mengisi premium atau solar bersubsidi di SPBU dan hanya boleh memakai BBM nonsubsidi semisal pertamax dan pertamax plus.

Ia mengungkapkan, program pembatasan rencananya akan dimulai di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mulai 1 Januari 2011 dengan potensi penghematan diperkirakan mencapai 500.000 kiloliter per tahun.

Tahap selanjutnya mencakup wilayah Jawa-Bali per 1 Juli 2011 dengan penghematan empat juta kiloliter pada 2011. Pada 2012, pembatasan direncanakan diperluas lagi ke wilayah Sumatera dan Kalimantan dan terakhir pada 2013 dituntaskan di Sulawesi.

Pertamina memperkirakan pembatasan BBM di seluruh Indonesia memberikan penghematan pemakaian BBM subsidi sebanyak 14,613 juta kiloliter yang terdiri atas premium 11,026 juta kiloliter dan solar 3,588 juta kiloliter.

Dengan demikian, kuota BBM subsidi sesuai APBN 2011 yang ditetapkan sebesar 38,591 juta kiloliter akan menjadi hanya 23,977 juta kiloliter.

Sedang, kuota volume premium APBN sebesar 23,191 akan menjadi 12,164 juta kiloliter dan solar turun menjadi 9,497 juta kiloliter dari sebelumnya sesuai kuota 13,085 juta kiloliter.

Pemerintah juga menyiapkan revisi Peraturan Presiden No 55 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi No 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perpres No 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri sebagai payung hukum pembatasan.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy mengatakan, terkait rencana pemerintah membatasi pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2011, dengan pembatasan BBM bersubsidi DPR akan mendukungnya, asal tepat sasaran.

Karena dalam pelaksanaannya, Pemerintah membutuhkan dukungan DPR guna melaksanakan pembatasan mengingat program tersebut berdampak pada masyarakat.

“Jadi pada prinsipnya, pemberian subsidi BBM adalah tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat mutu. Sementara subsidi yang sekarang dijalankan, tidak memenuhi lima unsur tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, konsumen yang tergolong mampu secara ekonomi, kini masih mendapatkan subsidi, dengan perolehan subsidi yang jauh lebih besar dibanding yang tidak mampu.

Karena itu, kata dia, pengalihan konsumen yang mampu kepada BBM dengan harga keekonomian dan mutu yang lebih baik adalah sebuah keniscayaan.

Ia yakin, saat ini, tingkat kesiapan pelaksanaan pembatasan BBM belum 100 persen. Dari 768 SPBU yang ada di kawasan Jabodetabek, hanya 546 unit atau 71 persen yang siap 100 persen atau memiliki tangki timbun dan dispenser nonsubsidi.

Sisanya, 174 SPBU atau 23 persen yang bisa mengalihkan tangki timbun dan enam persen lainnya tidak siap sama sekali dilakukan pembatasan mulai 1 Januari 2011.

Sementara itu anggota Komisi VII Ismiatun mengatakan, terjadinya kekurangan BBM bersubsidi saat ini menunjukkan ketidakmatangan perencanaan usulan quota BBM bersubsidi dari pemerintah.

Padahal itu sudah melalui APBN-P namun masih saja terjadi masalah kekurangan, untuk ke depan selain perencanaan harus lebih matang, ditingkat distribusinya harus ditingkatkan pengawasannya, ucapnya.

Kalau tidak berapapun quota ditetapkan akan selalu terjadi kekurangan, karena bisa saja penyaluran tidak tepat sasaran, bisa saja yang semula ditujukan ke kemana, tapi sampainya kemana-mana, tegasnya.(kominfo/masfardi)