Suharto Minta Sisi Gelap Divestasi Saham Newmont Segera Terungkap

Kamis, 24 Mei 2012

Home

Berita

Utama

Oleh Lukmanul Hakim

Kamis, 09 Desember 2010 19:59

SUMBAWA BESAR, Tambangnews.com.- Merasa prihatin terhadap berbagai masalah yang terjadi di daerah saat ini, mantan anggota DPRD Sumbawa, Suharto, SH, M. Si menggelar aksi di gedung DPRD Sumbawa. Aksi individu tanpa melibatkan massa tersbut, menyuarakan berbagai persoalan yang harus segera disikapi, seperti persoalan divestasi saham PT Newmont Nusatenggara (PTNNT), penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP), persoalan tambang di Labaong yang banyak memakan korban, serta mendesak Pemda dan DPRD Sumbawa untuk segera memformulasikan kebijakan bagi pertambangan rakyat. Aksi yang dilaksanakan itu berkaitan dengan akan dilaksanakannya aksi solidaritas rakyat berdaulat, menyikapi berbagai persoalan yang tengah terjadi di Kabupaten Sumbawa.

Dalam orasinya di depan Kantor DPRD Sumbawa, Kamis (9/12), dikatakan, bahwa masalah divestasi PTNNT terkesan tidak jelas. Ada sisi gelap yang harus diungkap seperti, pihak mana saja yang terlibat, apa hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak ada lagi tipu daya dalam proses tersebut. Sebab, tujuan divestasi adalah melakukan upaya untuk mensejahterakan rakyat.

‘’Yang terjadi selama ini terkesan telah melecehkan DPRD, karena secara tidak pernah dikomunikasikan,’’ ujarnya.

Usai orasi, Suharto kemudian hearing bersama 35 anggota DPRD yang hadir, dan pertemuan itu dipimpim langsung oleh pimpinan DPRD Sumbawa, Mustami H. Hamzah, Bsc, dan H. A Rahman HMS di ruang sidang utama DPRD Sumbawa.

Dalam pertemuan itu Suharto mengatakan, bahwa proses divestasi saham PTNNT tidak pernah dibahas di DPRD untuk mendapatkan persetujuan, sehingga ada dugaan terjadi gratifikasi. Dalam proses divestasi tersebut juga pernah dinyatakan default oleh Negara, akibat tidak memenuhi kewajibannya untuk melepaskan saham. Di penghujung jalan Kabupaten Sumbawa keluar dari konsorsium, sehingga negara membawa persoalan ini ke sidang arbitrasi.

‘’Kami siap membawa persoalan ini ke ranah hukum, karena selain cacat hukum proses divestasi juga cacat politik,’’ tandasnya.

Menyangkut soal tambang di Labaong, lanjut Harto, disinyalir jatuhnya korban telah mencapai sekitar 600 orang. Kejadian itu menggambarkan adanya pembiaran oleh pemerintah. Dirinya meminta Ini harus disikapi dan juga meminta Legislatif segera bersikap terhadap keberadaan ijin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Sumbawa. Jika tidak, dikhawatirkan bencana akan menimpa Sumbawa.

Menyikapi berbagai aspirasi yang disampaikan, Wakit Ketua DPRD Sumbawa, Mustami H. Hamzah mengatakan, bahwa proses divestasi saham dinilai tidak syah, karena tidak pernah dilibatkan secara kelembagaan. Melalui Komisi II DPRD Sumbawa dan Sumbawa Barat akan melakukan class action ke Mahkamah Agung (MA).

Selain itu, masalah 24 ijin KP yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah, dalam waktu dekat DPRD akan memangil kembali dinas Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumbawa untuk memberikan klarifikasi terhadap hal itu, termasuk menyangkut persoalan Labaong. Untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut DPRD rencananya akan membentuk panitia khusus. Sehingga proses penyelesaiannya dapat segera dituntaskan.

‘’Kami akan bentuk pansus untuk sikapi masalah yang ada,’’ pungkas Mustami. (el)