Jakarta, Tambangnews.com.- Bencana lumpur panas Lapindo yang dampak kerugiannya begitu besar bagi masyarakat sekitar belum juga terselesaikan oleh pemerintah, sekaligus merupakan contoh dari ambiguitas penanganan bencana oleh pemerintah. Demikian garis besar pernyataan calon Presiden Megawati Soekarnoputri terkait dengan peringatan peringatan hari lingkungan hidup yang jatuh pada hari Juma't (5/6) ini.

Dijelaskannya berlarut-larutnya penanganan penderitaan masyarakat Porong Sidoardjo, seperti yang pernah diungkapkan calon Presiden RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Gerindra, Hj Megawati Soekarnoputri, saat berdialog dengan wartawan ketika meresmikan "Mega-Prabowo Media Center" beberapa waktu lalu, merupakan salah satu dampak dari kebijakan penanganan persoalan lingkungan yang tidak tegas.
 
"Pemerintah, seperti yang pernah beliau sampaikan, terlebih dahulu menetapkan kategori bencana lumpur panas tersebut, apakah sebagai bencana nasional atau bukan, sehingga langkah penanganannya dapat diputuskan dengan lebih cepat." Jelas Megawati

Megawati Soekarnoputri hari ini memiliki beberapa agenda yang salah satunya adalah bertemu dengan perwakilan penerima penghargaan kalpataru seluruh Indonesia.
 
Menurut jadwal, acara akan dihelat sekitar pukul 15.00 WIB sore nanti di kediaman pribadi beliau, jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Dan sebelumnya, di tempat yang sama, sekitar pukul 10.00 WIB, beliau terlebih dahulu akan bertemu dengan perwakilan pemuda-pemudi Porong Sidoardjo, Jawa Timur.
 
"Peringatan hari lingkungan hidup yang bertepatan pada hari ini, 5 Juni, menjadi begitu lebih penting artinya jika kita lebih menelisik kondisi lingkungan hidup Indonesia yang makin hari makin memburuk keadaannya." Jelas Megawati dalam siaran persnya.

Indonesia cukup beruntung hingga saat ini masih ada segelintir masyarakat yang begitu memiliki kecintaan, perhatian dan tekad yang begitu besar terhadap pelestarian lingkungan seperti yang ditunjukkan oleh individu-individu penerima penghargaan Kalpataru tersebut.
 
Namun tidak hanya itu yang diperlukan bangsa ini. Untuk pelestarian lingkungan, ketegasan serta political will yang kuat dari pemerintah adalah kebutuhan mutlak untuk mengatasi kualitas lingkungan hidup yang kian waktu kian memburuk, begitu memburuk.
 
Jika kita menelisik penyusutan jumlah luas hutan dan lahan kritis yang makin luas, laut dan pesisir kita makin tercemar dan rusak pun demikian. Semuanya berbanding lurus dengan menyusutnya keanekaragaman hayati yang juga merupakan salah satu kekayaan milik bangsa Indonesia.
 
Tidak hanya itu, semua kemerosotan lingkungan tersebut menimbulkan dampak yang begitu besar bagi penurunan kualitas hidup manusia. Kelangkaan air dan air bersih, dan kualitas udara yang jelas makin rendah. Kekeringan yang berkepanjangan akibat musim yang tidak teratur sebagai salah satu dampak pemanasan global, naiknya permukaan air laut, bencana alam seperti banjir dan longsor dimusim hujan hanyalah beberapa dampak kecil dari kerusakan lingkungan.
 
Tentu banyak hal yang diperlukan untuk mengatasi semua itu. Tidak hanya dari masyarakatnya saja, tapi sekali lagi, yang juga sangat penting adalah kemauan atau political will dari pemerintah. Artinya, pemahaman yang lebih tajam dan lebih berani mutlak diperlukan.
 
"Masalah pelestarian lingkungan selalu penuh dengan konflik. Konflik antara kepentingan sekelompok orang dan kepentingan umum, baik itu kepentingan berskala pendek, menengah maupun kepentingan berjangka panjang. Dan dalam setiap masalah yang dihadapi, muara konflik lebih banyak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat, dan terkesan ambigu dari tingkat eksekutif." pungkas Mengawati.(*/tn01)

Comments

Add New Search

Lukisan Abstrak  - http://www.tambangnews.com/components/com_comment/     |125.163.36.xxx |2011-01-11 08:08:56 bukan rugi lagi masyarakat oleh lumpur lapindo,.. rumah,harta dll,..semua teruang lumpur,.. Reply 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.