Taliwang, Tambangnews.com.- Kepala dinas ESDM KSB , Hajamuddin, melaporkan, PT. Indotan belum menyetujui keinginan pemda setempat untuk mendapat saham 10 persen dalam kegiatannya melakukan aktifitas pertambangan di wilayah Sumbawa Barat. Akibatnya, jadwal penetapan MoU antara pemerintah daerah dengan perusahaan tersebut akan mundur dilaksanakan.

            Hal itu diungkapkan Hajamuddin usai menggelar pertemuan membahas perjanjian usaha patungan antara PT. Indotan, PT. Puri Mega dan Pemda KSB      

“ Belum ada kepatian kapan MoU kita tandatangani, karena dalam pembahasannya yang kita laksanakan hari ini (rabu,red) PT.Indotan masih menolak keinginan pemda untuk mendapat saham 10 persen tanpa ikut terbebani hutang.” Ungkapnya pada sejumlah wartawan. Rabu (5/1).

            Dijelaskan hajamuddin, PT. Indotan mengiginkan pemerintah daerah ikut serta dalam penyertaan modal untuk bersama-sama mencari pinjaman pada pihak ketiga dan akan ikut menanggung beban hutang sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki.

            “ Kita sebagai daerah penghasil tentu akan sangat dirugikan bila menyetujui keinginan mereka, mengingat komposisi kepemilikan saham 85 persen untuk PT.Indotan, 10 persen untuk KSB dan 5 persen buat PT. Puri Mega,” jelasnya.

            Tim Pemda setempat yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Staff Ahli Bidang Hukum, Kepala Bappeda, kadis ESDM dan dinas terkait lainnya, mengiginkan saham 10 persen di berikan secara cuma-cuma tanpa harus ikut terbebani hutang. Ini beralasan, mengingat Sumbawa Barat pada dasarnya merupakan daerah pengahasil yang harus mendapatkan keuntungan lebih banyak atas kekayaan alamnya dan selanjutnya akan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Sumbawa Barat.

            “ Selain itu, dengan diberikannya kita 10 persen secara cuma-cuma, merupakan salah satu bentuk kehormatan yang diberikan PT.Indotan pada rakyat KSB,” kata Hajamuddin.

            Ia menambahkan, selain sebagai mahkota buat KSB, dengan dimilikinya saham sesuai keinginan, diharapkan akan mampu mengatasi dampak eksternalitas dari dampak adanya penambangan tersebut.

            Ditegaskan hajamuddin, akan ada pertemuan lanjutan untuk membahasnya dan diagendakan terlaksana pada 25-26 Januari mendatang mengingat perusahaan tersebut harus segera melaksanakan kegiatan eksplorasi di sumbawa barat

            PT Indotan telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas lahan 31.204 hektar dari pemerintah setempat, menyusul terbitnya surat rekomendasi dari Direktorat Jendral (Dirjen) Mineral dan Batubara (Minerba) yang ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing  (BKPM) Untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan penambangan emas di wilayah pegunungan Lamunga dan Brang Rea (sn09)

Comments

Add New Search