Sabtu, 25 Oktober 2014
Home
Tambangnews.com | Berita Tambang
SE Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 01 Juni 2009 08:37

 

Surat Edaran ( SE ) Dirjen Minerba dan Panas Bumi Nomor 03.E/31/DJB/2009 Tentang Perizinan pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU No. 4 tahun 2009

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Derektur Jenderal Meneral, Batubara dan Panas Bumi mengeluarkan Surat Edaran bernomor 03E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Surat Edaran ini ditetapkan di Jakarta tertanggal 30 Januari 2009.

SE ini dikeluarkan sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (tertuang didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), dalam penyelenggaraan urusan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebelum terbitnya peraturan pemerintah  sebagai pelaksanaan UU PMB 2009 dengan ketentuan sebagai berikut:

A.      Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia agar memperhatikan hal-hal berikut:

1.       Kuasa Pertambangan (KP) yang telah ada sebelum berlakunya UU PMB 2009, termasuk  peningkatan tahapan kegiatannya tetap diberlakukan sampai jangka waktu berkahirnya KP dan wajib disesuaikan menjadi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) berdasarkan UU PMB 2009 paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PMB 2009

2.       Menghentikan sementara penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru sampai dengan diterbitkannya peraturan pemerintah sebagai pelaksana UU PB 2009

3.       Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi atas semua permohonan peningkatan tahap kegiatan Kuasa Pertambangan termasuk perpanjangannya untuk diproses sesuai dengan UU PMB 2009

4.       Menyampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi semua permohonan Kuasa Pertambangan yang telah diajukan,  dan telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah sebelum berlakunya UU PMB 2009, untuk dievaluasi dan diverifikasi dalam rangka mempersiapkan Wialyah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang nasional, paling lama 1 (satu) bulan Sejak SE diterbitkan.

5.       Memberitahukan kepada para pemegang KP yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah KP sampai dengan jangka waktu berakhirnya KP untuk mendaatkan persetujuan pemberi Izin KP, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi

6.       Surat Keputusan Kuasa Pertambangan yang diterbitkan Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota setelah tanggal 12 Januari 2009 dinayatkan batal dan tidak berlaku

7.       Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi akan mengeluarkan format penerbitan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

8.       Permohonan baru Surat Izin Pertambangan Daerah bahan galian golongan C termasuk perpanjangannya yang diajukan sebelum berlakunya UU PMB 2009, tetap diproses menjadi IUP sesuai dengan UU PMB 2009 setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

 

B.      Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 UU PMB 2009, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya UU PMB 2009 harus membetuk Badan Hukum Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam proses IUP sesuai dengan UU PMB 2009.



SE Nomor 03.E/31/DJB/2009 Silakan Download disini

Dowload Lainnya

Surat Dirjen Minerba Nomor 1053/30/DJB/2009 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Download disini

Contoh Format IUP Operasi Produksi Download Disini 

Contoh Format IUP Operasi Explorasii Download Disini 

Add a comment
LAST_UPDATED2
 
Rancangan PP Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 01 Juni 2009 08:40
 
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN 2009

TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112 ayat (2), Pasal 116 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Dowload lengkap versi Indonesia - English Add a comment
LAST_UPDATED2
 
Project Scheduler for Mining Project PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Senin, 12 Maret 2012 14:47
PT.MBP Skill Indonesia
CONTRACTING – CONSULTING – RECRUITING – TRAINING – FORMALITIES

One of our clients, a mining company, in need of some employees with position as:

Project Scheduler ( MBP 0903-12 )

Requirements:

- Bachelor of Engineering (S1) (Civil/Architecture/Mechanical/Mining/ Industry Engineering) from a reputable University, with minimum GPA 2.75.
- Minimum 4 years experience in projects or field, able to create project reports (both in Indonesian and English languages).
- Excellent in read Engineering drawings for all discipline (Civil, Architecture, Mechanical/Piping, Electrical and Instrument); Understand and know about Project Management (including; estimation, scheduling); Understand and know about Construction techniques.
- Mandatory able to operate Primavera (preferable having Primavera certificate); Able to operate Microsoft Offices (Ms.Excel, Ms.Word, Ms.Power Point. MS Access, MS Project).
- Good team work, good communication, good/active in English (writing and speaking), hard worker and high motivation, can work under pressure and tight target.

Personnel on the need to work with the contract system for mining project in Papua by a contract of 6 months (extendable).

Please send your CV and a recent photo along with supporting documents to Alamat e-mail ini diproteksi dari spambot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya and write down the code position in the title of the email sent.
Add a comment
 
Mengincar 7% Saham PT.NNT, Wewenang Komisi XI DPR RI PDF Cetak E-mail
Oleh Zainuddin   
Selasa, 01 November 2011 17:10
Perburuan 7% saham milik PT.Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) tahun 2011 sangat diburu oleh Pemerintah Pusat dan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.Bupati Sumbawa Barat belum lama ini mengatakan kepada Tambangnews.com bahwa Pemerintahannya sangat mengharapkan Pemerintah Pusat agar merelakan kepemilikan saham 7% tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.”Haruskah saya mengiba dengan air mata darah untuk mendapatkan saham 7% PT.NNT” kata Bupati Sumbawa Barat Zulkifli Muhadli.

    Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP)sebuah badan bentukan Kementerian Keuangan juga sangat berharap dalam kepemilikan saham PT.NNT tahun 2011 sebesar 7%.Namun niat pemerintah mendapatkan saham tersebut masih terganjal aturan dimana Komisi XI DPR RI menghendaki agar pembelian saham PT.NNT dimaksud terlebih dahulu harus mendapat rekomendassi dari Komisi XI DPR RI,akibatnya pihak pemerintah menahan nafas karena pendirian PIP didirikan sebagai pelaksanaan dari kesepakatan Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah yang tercantum dalam Kesimpulan Rapat Kerja Panitia Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah dan Gubernur Bank Indonesia dalam rangka pembicaraan tingkat I/pembahasan RUU tentang perubahan atas UU No.13 Tahun 2005 tentang APBN TA 2006 tanggal 12 Juli sampai dengan 7 September 2006.Dalam kesimpulan rapat kerja tersebut dinyatakan bahwa Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah sepakat mendukung percepatan pembangunan infrastruktuk dengan membentuk satu badan (tidak dioperasionalkan oleh BUMN yang sudah ada)melalui penyediaan revolving fund (dana bergulir)dengan setoran awal dari Pemerintah sebesar Rp.2 Triliun.

Komisi XI DPR RI ahirnya mengoreksi kembali niat Pemerintah menguasai 7% saham PT.NNT tahun 2011 karena dalam pembelian saham tersebut tidak boleh menggunakan dana dari APBN, untuk itu DPR RI bersurat kepada Badan Pemeriksa Keuangan dengan nomor surat PW.01/5188/DPRRI/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 Perihal penyampaian permintaan Komisi XI tentang audit BPK dengan tujuan tertentu selama satu bulan.Surat tersebut meneruskan permintaan Komisi XI DPR RI yang meminta BPK RI untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT.NNT tahun 2010 oleh PIP.  
   
Hasil audit BPK
Hasil audit BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  atas proses pembelian 7% saham divestasi PT.NNT tahun 2010 tertanggal 14 Oktober 2011.Dalam laporan tersebut diungkapkan bahwa pembelian 7% saham PT.NNT tahun 2010 oleh Pemerintah melalui PIP adalah investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah pada perusahaan swasta sesuai dengan PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyertaan dan Penata Usahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.Dengan demikian pembelian 7% saham PT.NNT oleh Pemerintah adalah penyertaan modal kepada perusahaan swasta yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPR RI,hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Hingga saat ini belum ada alokasi APBN untuk pembelian saham PT.NNT oleh Pemerintah.

Laporan BPK juga memuat tentang alokasi APBN untuk dana investasi yang dikelola oleh PIP tahun 2006-2007 yang diarahkan untuk mendukung dana infrastruktur,sedangkan alokasi APBN tahun 2009-2011 untuk dana investasi tidak dijelaskan uraian penggunaanya.Sementara itu APBN tahun anggaran 2008 tidak mengalokasikan anggaran investasi untuk PIP.Keputusan untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah pada PT.NNT adalah wewenang Pemerintah bukan wewenang Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Dengan demikian maka BPK berpendapat bahwa berdasarka UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 24,dan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3 ayat (5)dan pasal 41,Keputusan Pemerintah untuk membeli 7% saham PT.NNT oleh PIP untuk dan atas nama Pemerintah RI,harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI sebagai pemegang hak budget,baik mengenai substansi keputusan investasi/penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN. Add a comment
 
Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3994.K/12/DJM.S/2010 PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Kamis, 22 Maret 2012 22:05

Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 3994.K/12/DJM.S/2010 tentang Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Besaran Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) untuk Bulan Januari dan Februari Tahun 2010

 

Download 

Add a comment
 
«MulaiSebelumnya12345678910BerikutnyaAkhir»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Gold Price Update

Gas Price Update