Tambangnews.com.- Dirjen Minerba telah mengeluarkan Surat Dirjen Minerba Nomor 1053/30/DJB/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.

Surat ini terkait dengan diterbitkannya SE Dirjen Minerba Nomor 03.E/31/DJB/2009.

Surat Dirjen Minerba Nomor 1053/30/DJB/2009 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Download disini

Contoh Format IUP Operasi Produksi Download Disini 

Contoh Format IUP Operasi Explorasii Download Disini 

Comments

Add New Search

Khairul Muhaimin  - Mr   |125.167.150.xxx |2010-10-07 02:00:40 bgm syarat2 pengajuan untuk menjadikan suatu wilayah/lokasi menjadi wilayah pertambangan, klau ada format baku tentang pengajuannya, mohon diinfokan dan berapa lama diproses untuk menjadi wilayah pertambangan??? Reply 0   0

andy  - laporan PT PSU   |110.137.115.xxx |2011-03-11 17:15:48 ass.. nama saya andy, saya mau melaporakan kepada bapak bahwa PT Pinang sejati Utama, telah melanggar koordinat penggaliaan yang telah di tentutakan , Dan sampai hari masi terus di lakukan , PT Pinang sejati utama juga melakukan pengelapan pajak laporan hasil jual bahan galian besi adalah US84 / ton tetapi yang di laporkan adalah US41/ ton dan , material yang sudah di ekspor lebih dari 350ribu ton ,dan di ketahui oleh dinas pertambangan aceh selatan ,pelanggaran uud tenaga kerja ,amdal, pemakaian solar subsidi dan mineral ikutan juga tidak pernah di usut ,mohon dengan sangat untuk segera di tindak, karna sangat merugikan masyarakat dan tentunya pemerintah , terima kasih, dan laporan bisa di pertangung jawabkan Reply 1   0

heri  - info   |61.94.216.xxx |2011-07-11 18:39:56 di wilayah kami, kabupaten blitar jatim, pemkab belum berani menerbitkan Ijin Pertambangan (baru), dengan alasan kepmen belum turun,apa memang harus menunggu aturan itu,mohon penjelasan ! Reply 0   0

Hendrik Palit   |182.2.240.xxx |2011-09-02 08:10:03 KENAPA PENERBITAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT ( WPR ) DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BABEL MASIH BELUM DI REALISASIKAN,MENGINGAT PENOMPANG KEHIDUPAN RAKYAT/MASYA RAKAT BELITUNG DAN PEMASUKAN PAD PENGKAB BELITUNG MASIH DOMINAN DENGAN HASIL PERTAMBANGAN BIJI TIMAH,MOHON KIRANYA DI TINJAU ULANG UUD NO 4 TH 2099 DAN SEGERA DIBERIKAN REKOMENDASIKAN KE BUPATI UNTUK MEMBERIKAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR) DI DALAM WILAYAH TAMBANG RAKYAT (WPR)SUPAYA MASYARAKAT TAMBANG MEMILIKI LEGALITAS YANG JELAS AGAR TERTIB ADMINISTRASI SERTA TERHINDAR DARI SANGSI HUKUM.(ASOSIASI TAMBANG RAKYAT DAERAH "ASTRADA DPC KAB-BELITUNG" KETUA,HENDRIK PALIT ) Reply 0   0

Write comment
Name:
Email:	do not notifynotify
Website:
Title:
	Please input the anti-spam code that you can read in the image.