Kamis, 28 Agustus 2014
Home Regulasi Peraturan Menteri Permen ESDM Tentang Pelaksanaan PP Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu

Daerah

 
Permen ESDM Tentang Pelaksanaan PP Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 23 Maret 2012 19:48

Jakarta,Tambangnews.com.- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu serta sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian, Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, tanggal 24 Februari 2012.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa badan usaha wajib menjamin harga jual eceran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna di titik serah, meliputi terminal BBM, Depot dan penyalur. Titik serah merupakan tempat berakhirnya tanggung jawab badan usaha dalam menjamin harga jual eceran jenis BBM tertentu.

Diatur pula, dalam hal titik serah adalah penyalur dan pada wilayah tertentu tidak terdapat penyalur, penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan jenis BBM tertentu atau konsumen langsung angkutan umum, badan usaha dapat menyalurkan jenis BBM tertentu melalui terminal BBM/Depot yang dimiliki atau dikuasainya. Harga jual eceran jenis BBM tertentu dengan titik serah terminal BBM/Depot tersebut, diberlakukan sama dengan harga jual eceran pada titik serah penyalur.

Selain itu, dalam rangka mempersiapkan infrastruktur penunjang yang diperlukan dan penetapan alokasi volume jenis BBM tertentu oleh BPH Migas, terhadap konsumen pengguna usaha perikanan untuk keperluan nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil) dengan pemakaian paling banyak 25 KL per bulan, setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing, masing terhitung mulai tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan ditetapkan lebih lanjut.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(*/dijenmigas/tn01)

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Komentar

 
Resmi, Newmont Tarik Gugatan Arbitrase 27 Agustus 2014, 20.06 Administrator Utama
Resmi, Newmont Tarik Gugatan Arbitrase
Sidak SPBU, Jero: Cantik, Kaya, Kok Pakai BBM Bersubsidi 27 Agustus 2014, 20.01 Administrator Utama
Sidak SPBU, Jero: Cantik, Kaya, Kok Pakai BBM Bersubsidi
Jero: Dua Hambatan Terbesar Pengembangan Panasbumi 27 Agustus 2014, 08.35 Administrator Utama
Jero: Dua Hambatan Terbesar Pengembangan Panasbumi
DPR RI Setujui RUU Panas Bumi 26 Agustus 2014, 21.01 Administrator Utama
DPR RI Setujui RUU Panas Bumi
Pertamina Merugi, DPR Dukung Kenaikan Elpiji Secara Bertahap 26 Agustus 2014, 20.56 Administrator Utama
Pertamina Merugi, DPR Dukung Kenaikan Elpiji Secara Bertahap