Selasa, 25 November 2014
Home Regulasi Peraturan Menteri Permen ESDM Tentang Pelaksanaan PP Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu
Permen ESDM Tentang Pelaksanaan PP Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna BBM Tertentu PDF Cetak E-mail
Oleh Administrator   
Jumat, 23 Maret 2012 19:48

Jakarta,Tambangnews.com.- Untuk melaksanakan Peraturan Presiden No 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu serta sesuai hasil rapat koordinasi yang dipimpin Menko Perekonomian, Menteri ESDM Jero Wacik menetapkan Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, tanggal 24 Februari 2012.

Dalam aturan tersebut ditetapkan bahwa badan usaha wajib menjamin harga jual eceran jenis BBM tertentu kepada konsumen pengguna di titik serah, meliputi terminal BBM, Depot dan penyalur. Titik serah merupakan tempat berakhirnya tanggung jawab badan usaha dalam menjamin harga jual eceran jenis BBM tertentu.

Diatur pula, dalam hal titik serah adalah penyalur dan pada wilayah tertentu tidak terdapat penyalur, penyalur yang ada tidak mempunyai kemampuan menyalurkan jenis BBM tertentu atau konsumen langsung angkutan umum, badan usaha dapat menyalurkan jenis BBM tertentu melalui terminal BBM/Depot yang dimiliki atau dikuasainya. Harga jual eceran jenis BBM tertentu dengan titik serah terminal BBM/Depot tersebut, diberlakukan sama dengan harga jual eceran pada titik serah penyalur.

Selain itu, dalam rangka mempersiapkan infrastruktur penunjang yang diperlukan dan penetapan alokasi volume jenis BBM tertentu oleh BPH Migas, terhadap konsumen pengguna usaha perikanan untuk keperluan nelayan yang menggunakan kapal ikan Indonesia dengan ukuran di bawah maupun di atas 30 GT dapat menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil) dengan pemakaian paling banyak 25 KL per bulan, setelah mendapat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing, masing terhitung mulai tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan ditetapkan lebih lanjut.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.(*/dijenmigas/tn01)

SocialTwist Tell-a-Friend
 

Gold Price Update

Gas Price Update

Komentar

 
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI 21 November 2014, 08.55 Administrator Utama
Atasi Gangguan Keamanan, SKK Migas Kerja Sama Dengan TNI
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah 21 November 2014, 08.19 Administrator Daerah
Perusahaan Tambang PT Bunga Raya Nunggak Pajak Miliaran Rupiah
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014 21 November 2014, 07.07 Administrator Nasional
Kementerian ESDM Sosialisasi Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2014
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi 21 November 2014, 07.00 Administrator Utama
Amien Sunaryadi: SKK Migas Akan Dibenahi
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat 21 November 2014, 06.57 Administrator Utama
DPR: Kenaikan BBM Harusnya Didahului Keadaan Darurat
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir 21 November 2014, 06.54 Administrator Daerah
SMI Demo PLN, Tolak Pemadaman Listrik Bergilir