Awal tahun 2010 lalu masyarakat NTB umumnya dan KSB khususnya mendapatkan hembusan angin surga dari “hibah” sisa pembelian saham sejumlah 38 juta USD. “Hibah” ditulis dalam tanda petik, karena sampai sekarang status dana itu tidak jelas. Apakah hibah, atau dana Corporate Social Responsibility (CSR). Jika hibah mengapa tidak masuk APBD ? sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada daerah. Jika dianggap CSR mengapa pemda (baca; Bupati c.q kepala Bappeda) yang menentukan alokasinya ?

 

Tak Pelak, ditingkat elit politik pun sempat terjadi “perdebatan” soal dana ini, para legislator merasa perlu dilibatkan dalam pemanfaatan dana tersebut. Publik yang melihat hal ini, membacanya Newmont memberi dengan setengah setengah hati. Tentu ini bisa diartikan Newmont terkesan tidak percaya kepada Pemda KSB akan dapat mengelola dengan baik. Posisi ini tentu secara tidak langsung mempengaruhi hubungan pemda dan perusahaan yang selama ini terlihat berseteru karena masalah saham maupun implementasi Perda No 1 Tahun 2010. Bahkan di pemberitaan di media masa disinyalir tidak sedikit pejabat Pemda KSB yang diperiksa KPK maupun Polda NTB terkait penggunaan dana ini, Sungguh tidak jelas dan membingungkan.

 

Terlepas dari ketidak jelasan statusnya, jumlah 38 juta USD untuk NTB bukanlah angka yang kecil jika dirupiahkan.  Dari nilai tersebut Pemda KSB kebagian kurang lebih senilai 140.828.000.000,- rupiah. Jumlah yang tidak sedikit untuk mengakselerasi pembangunan di KSB. Apalagi untuk propinsi NTB yang menurut Data statistik 2009 masih menduduki papan terendah Indek Pembangunan Manusia di Idonesia, diatas Provinsi Papua yang menduduki  papan paling bawah. 

 

Pertanyaannya, apakah benar dengan langsung dikelola oleh comdev PT Newmont dana benar-benar akan dialokasikan tepat sasaran ? Sampai akhir tahun 2011 lebih setahun proses pembangunan yang langsung dikomandani oleh Community Development PT NNT itu, faktanya masyarakat pada lapisan paling bawah tetap saja tidak mendapatkan manfaat secara langsung, kecuali sekedar menatap bangunan yang dulu tidak ada, sekarang menjadi ada. Memang tidak dipungkiri, bahwa mekanismenya semua usulan pembangunan berasal dari pemda KSB. Namun tidaklah pada tempatnya para petinggi PT NNT menutup mata dan telinga, terhadap dampak yang terjadi.

Pemda sebagai pihak yang mengusulkan akan mengusulkan apa saja yang sekiranya diterima oleh comdev PT NNT. Andaikata proses usulan pembangunan ini dilengkapi dengan prosedur  yang mengarah pada  visi dan misi yang jelas, maka usulan-usulan itu akan lebih terarah untuk menyelesaikan masalah pembangunan di KSB.  

Pembangunan (development) meminjam istilah dari Alexander, 1994 adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes (1976) mendefenisiskan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat.

 

Dari definisi di atas, jelas bahwa infrastruktur hanyalah sebagian dari komponen pembangunan, bukan satu-satunya yang  mendominasi pembangunan. Terlebih lagi dalam konteks Indek Pembangunan Manusia yang memakai tolok ukur kesehatan, pendidikan, pendapatan, pekerjaan, usia harapan hidup dll. Mari kita lihat prosentasi alokasi dana kurang lebih 140.828.000.000,- rupiah di KSB sebagai berikut:

 

Dari grafik tersebut, dapat dilihat bahwa prosentase program yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung hanyalah kurang lebih 41% (belum dikurangi dana pembangunan fisik yang dialokasikasikan ke masing-masing Desa).  Sedangkan untuk program fisik yang tidak bersentuhan langsung ke masyarakat sebesar 58%.

 

Jika dilihat sepintas, semua usulan projek ini hanya dirancang sebagai projek menghabiskan uang belaka. Tidak ada yang digunakan sebagai scheme matching fund dengan pemerintah pusat ataupun lembaga donor yang lain. Andaikata, dikelola secara cerdas, bukan tidak mungkin dengan dana Rp 144 milyar akan mengundang dana pendamping  sama atau dua kalinya. Sehingga tak salah pula bila publik berpendapat bahwa Community Development PT NNT sebagai pihak yang leading terhadap proses ini, awam terhadap konsep pembangunan, sehingga pembelanjaan anggaran biaya mayoritas habis untuk pembangunan infrasturktur saja.

 

Lantas logika sehat publik bertanya ada apa di balik ini semua? Apakah hanya ketidak tahuan tentang konsep pembangunan? Apakah karena kebijakan diambil bukan oleh putra lokal ? Ataukah ada tendensi lain yang bermuatan politis untuk kelangsungngan hidup beroperasinya perusahaan? 

 

Pertanyaan pertama, mustahil bagi Community Development yang dipagari orang-orang yang “sudah karatan” dalam pembangunan masyarakat tidak tahu konsep pembangunan. Pertanyaan kedua, Tidak mustahil pula hal ini terjadi, mengingat beberapa waktu terakhir ini, dorongan putra-putra lokal untuk menduduki posisi-posisi strategis di perusahaan terus disuarakan, bahkan beberapa nama telah disebut untuk posisi Senior Eksternal menggantikan Arif Perdanakusumah yang mengundurkan diri. Disisi lain, pemberitaan tentang dukungan Gubernur, Bupati, Sultan Sumbawa, Pimpinan Ormas, LSM dan Tokoh Masyarakat kepada DR. Zulkiflimansyah untuk menduduki posisi Presdir PT. NNT menggantikan Martiono Hadianto terus berkembang. Lantas, yang paling mungkin ada pertanyaan ketiga, yakni apa yang disebut PT NNT sebagai liscense social to operate. Ijin sosial dari mana? Apakah dari rakyat bawah? Tidak. Rakyat bawah adalah silent majority, mayoritas yang diam, tidak punya akses komunikasi dengan perusahaan. Dapat dipastikan ijin sosial ini berasal dari pada elit desa para pengusaha (yang biasa merangkap jabatan), dari kaum terdidik (LSM dll) yang vokal menyuarakan atas nama masyarakat tetapi ujung-ujungnya untuk kepentingan dirinya sendiri, CV-nya, PT nya dsb. Merekalah yang bisa bersuara lantang dalam berbagai forum dan didengar perusahaan. Merekalah yang dibelakang layar dan terang benderang menentukan jenis-jenis pembangunan sekaligus pelaksana pembangunan infrastruktur itu. 

 

Jika masyarakat dapat berkembang dengan beroperasinya PT NNT, sudah dapat dipastikan, mereka  adalah masyarakat yang bekerja di PT Newmont dan subkontraktornya, sekaligus masyakarat yang mampu menjadi mengambil kesempatan sebagai pengusaha infrastruktur di proyek-proyek pembangunan community development PT NNT.

 

Lantas bagaimana nasib masyarakat luas yang berada pada strata terbawah di KSB. Sudah barang tentu mereka juga menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Namun itu sungguh tidak imbang dengan para pengusaha infrastrukturnya.  Kesenjangan sosial makin menganga, bukan tidak mungkin konflik antar kelas akan terjadi. Dan itu sudah terbukti terjadi adanya amuk massa saat rekrutmen tenaga kerja baru-baru ini berupa pembakaran dan perusakan Kantor Desa. Dan ini jika tidak disikapi secara cerdas oleh petinggi Newmont maupun Pemda KSB, akan menjadi bom waktu bagi masyarakat KSB, bukan hanya pembiaran malahan justru kondisinya di support  dan dilestarikan sebagai sebuah strategi penaklukan. 

 

Anda bisa saksikan, ketika jalan-jalan di masyarakat, jika melihat rumah panggung, hampir dapat  dipastikan itu bukan rumah karyawan Newmont bukan pula rumah pengusaha. Itulah rumah rakyat jelata. Sampai dengan tulisan ini dibuat, penulis mendapat informasi masih ada kurang lebih 16 Miliar rupiah dana yang belum dialokasikan penggunaannya, semoga bisa dirasakan oleh rakyat golongan bawah. ***

 

Iwan Irawan (penulis adalah pegiat Sosial di Sumbawa Barat)

 

 

Comments

Add New Search